Ada Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun di Asabri, Menhan Prabowo 'Dicari'

Ada Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun di Asabri, Menhan Prabowo "Dicari"

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Belum ada pernyataan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto setelah muncul dugaan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) korupsi Rp 10 triliun lebih.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo mengatakan, Prabowo secara langsung membawahi ratusan ribu prajurit TNI, sehingga komentarnya dinanti dalam menyikapi kasus Asabri.

"Dimana Menhan Prabowo? Belum tampak, belum kelihatan komentarnya," ujarnya kepada Tribunnews.com di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Irvan menjelaskan, Prabowo mesti menanggapi dugaan kasus Asabri ini sesegera mungkin karena menyangkut ketahanan negara.

"Asabri ini kan menyangkut prajurit yang sekian ratus ribu yang kesejahteraanya masih sangat terbatas. Ini akan memperlemah ketahanan kita," katanya.

Menurutnya, prajurit TNI akan tidak fokus dalam menjalankan tugasnya karena memikirkan bagaimana masa depannya ketika uang Asabri justru dibobol.

"Konsentrasi atau sikap prajurit tentu akan mendua. Dalam arti mereka harus memikirkan masa depannya," pungkas Irvan.

Langkah KPK Cari Mahfud MD

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengaku belum menerima informasi tekait dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri Persero).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, KPK akan berusaha mencari tahu informasi tersebut karena dugaan tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

"Kami belum punya info tentang ini. Tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini," kata Nawawi kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Menurut Nawawi, KPK akan mencari informasi tersebut melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau sumber-sumber lain.

Mengenai kemungkinan KPK menyelidiki dugaan ini, Nawawi menyebut hal itu sangat bergantung hasil dari pengumpulan data yang dilakukan KPK.

"Kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dngan penyelidikan. Namanya juga Komisi 'Pemberantasan' Korupsi, lucu kan kalau cuman dikumpulin datanya terus dipendam," ujar Nawawi.

Isu adanya dugaan korupsi di PT Asabri diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud kepada awak media di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri.

Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum.

Namun demikian, Mahfud heran karena dugaan korupsi masih terjadi di Asabri.

"Dulu waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ada korupsinya untuk diadili, kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yg sangat besar," kata Mahfud.

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum mau banyak komentar saat ditanyai soal portofolio saham milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang menurun sebesar 90 persen.

“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020). Asabri sendiri didirikan pada 1 Agustus 1971. Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial dan pembayaran pensiunan bagi prajurit TNI, Polri, hingga PNS. (*)

Artikel ini ditulis Ardito Ramadhan telah tayang di Kompas.com, dan ditulis Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda telah tayang di Tribunnews.com