Koster Sebut Kebijakannya Ini Mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Bali, Apa Saja itu?

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Riau menandatangani nota kesepahaman tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPKB) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/1/2020).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster serta Gubernur Riau Syamsuar dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

Koster mengatakan, bahwa penandatanganan nota kesepahaman tentang RPKB ini sangat sesuai dengan kebijakan yang ada di Pemprov Bali.

Satu diantara kebijakan tersebut yakni mengenai Bali Energi Bersih yang diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 tahun 2019.

• PU Klungkung Berencana Kembangkan Campuran Aspal Dari Sampah Plastik

• Jawab Keresahan Driver Taksi Konvensional, Koster Tugaskan Dishub dan Biro Hukum Datangi Kemendagri

Melalui Pergub itu, semua pembangkit listrik yang ada di Bali harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti gas dan energi terbarukan.

Selanjutnya terdapat juga kebijakan Penggunaan Motor Listrik Berbasis Baterai yang diatur melalui Pergub Bali Nomor 48 tahun 2019.

Kebijakan penggunaan motor listrik berbasis baterai ini rencananya diterapkan di berbagai sektor guna mengurangi produksi karbon.

"Ini sudah cocok banget dengan visi Nangun Sat Kerti Loka Bali (guna) menjaga alam yang bersih. Sangat cocok," katanya saat ditemui usai acara penandatanganan.

Ia berkata, kearifan lokal di Bali memang mengajarkan mengenai adanya perlindungan terhadap alam.

Di samping adanya kearifan lokal, Bali juga membutuhkan pembangunan rendah karbon ini dengan adanya industri pariwisata.