Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Bali dan Riau Jadi Daerah Keenam untuk Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Riau menandatangani nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RPKB)

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Bali dan Riau Jadi Daerah Keenam untuk Pembangunan Rendah Karbon
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (tengah), Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) dan Gubernur Riau Syamsuar memberikan keterangan pers usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang rencana pembangunan rendah karbon di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/1/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Riau menandatangani nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RPKB) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penandatanganan nota kesempahaman dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Riau Syamsuar dengan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/1/2020).

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Bali dan Riau sebagai daerah yang keenam dalam melakukan penandatanganan nota kesepahaman ini setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan Papua Barat.

Dijelaskan olehnya, pemerintah pusat bergerak dalam RPKB ini sesuai dengan Paris Agreement di mana Indonesia menargetkan penurunkan gas emisi rumah kaca mencapai angka 29 persen.

Koster Sebut Kebijakannya Ini Mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Bali, Apa Saja itu?

ODGJ Ngamuk di Peguyangan Kaja, Belum Sebulan 5 ODGJ Telah Diamankan Satpol PP

Saat ini pengurangan karbon di Indonesia baru mencapai di angka 23 persen dan harus naik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 di angka 27,3 persen.

"Jadi mudah-mudahan dengan pelibatan, partisipasi bersama-sama dengan pemerintah pusat, sebab PPRK ini adanya kan di daerah bukan di Jakarta dan mudah-mudahan kita cepat mencapai itu," harapnya.

Dijelaskan olehnya, pembangunan rendah karbon ini tercantum dalam agenda prioritas keenam dalam RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan akan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut maka nantinya tidak akan ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Berbagai strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan rendah karbon ini di antaranya berupa pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau untuk kawasan pesisir laut.

Dirinya menjelaskan, bahwa perubahan iklim diperkirakan menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena cuaca ekstrem.

BPPT Dukung Pemanfaatan SMART Cable Untuk Diteksi Dini Tsunami di Indonesia

Heboh Munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Sosok Sang Raja Ternyata Pernah Begini di Jogja

Selain itu, pembangunan tinggi emisi dan tidak berkelanjutan turut mempengaruhi emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya memberikan dampak negatif pada kondisi iklim global.

Maka dari itu, pihaknya berupaya untuk terus mendorong pembangunan rendah karbon guna menjadi salah satu basis pembangunan.

Ke depan, Indonesia perlu memikirkan pembangunan yang tidak hanya mengejar faktor ekonomi, namun juga perlu memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved