Breaking News:

6 Kebijakan Gubernur Koster Yang Diklaim Bisa Mengurangi Emisi Karbon di Bali

Gubernur Koster mengatakan, PPRK ini sangat sesuai dengan visi pemerintahannya di Provinsi Bali.

TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Gubernur Bali, Wayan Koster 

Gubernur Koster mengatakan, regulasi berupa pembatasan timbulan sampah Plastik Sekali Pakai tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 tahun 2018.

Menurutnya, respon masyarakat terhadap Pergub ini sangat bagus dan diikuti dengan sangat baik.

“Kalau menginap di hotel saya yakin di sana sudah tidak ada lagi pipet (plastik). Kalau berbelanja di pasar swalayan sudah tidak pakai tas kresek. Kalau ada hiasan di sana sudah tidak pakai styrofoam,” tuturnya.

Tiga produk tersebut, yakni berupa kantong plastik, pipet plastik dan styrofoam dilarang untuk digunakan di Provinsi Bali.

“Jadi Bali dari sisi itu sudah berhasil,” kata gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.

Gubernur Koster mengatakan, terkait dengan keluarnya Pergub tersebut sudah terdapat lima Duta Besar (Dubes) dari negara sahabat yang menemuinya untuk mengapresiasi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu dirinya pun meminta kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjadikan kebijakan serupa dalam pembangunan nasional sehingga Indonesia bisa lebih ramah lingkungan.

2.  Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Kebijakan kedua yang diklaim oleh Gubernur Koster dalam mendukung PPRK yakni Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Kebijakan ini tertuang dalam regulasi berupa Pergub Bali Nomor 47 tahun 2019 yang dikeluarkan pada Desember lalu.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved