6 Kebijakan Gubernur Koster Yang Diklaim Bisa Mengurangi Emisi Karbon di Bali

Gubernur Koster mengatakan, PPRK ini sangat sesuai dengan visi pemerintahannya di Provinsi Bali.

TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Gubernur Bali, Wayan Koster 

Kebijakan ini mulai diberlakukan mulai Januari 2020 dan saat ini sedang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakannya.

“Jadi kami ingin Bali ini bersih, termasuk membangun budaya hidup bersih,” jelasnya.

Menurutnya, di Bali selama ini sejak zaman orde baru terjadi kesalahan dalam pengelolaan sampah.

Sejak waktu itu, sampah diangkut pakai kendaraan kemudian ditimbun di suatu tempat sehingga memerlukan tempat yang besar untuk menampung.

Saat ini, pengelolaan sampah seperti itu akhirnya menjadi masalah yang cukup besar.

“Saya kira ini pengelolaan yang salah dulu. Jadi mestinya siapa yang menghasilkan sampah, dia yang harus menyelesaikan sampahnya. Jangan sampai itu menjadi masalah banyak orang yang kemudian menjadi beban dan akhirnya menimbulkan beban negara,” kata dia.

3.  Regulasi Bali Energi Bersih

Selain dua Pergub diatas, juga terdapat regulasi lain yakni Pergub Bali Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Melalui Pergub ini, Gubernur Koster memberikan aturan kepada pembangkit listrik di Bali agar berhenti menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara.

Dirinya mengatur agar pembangkit listrik mengganti bahan bakar fosil tersebut dengan bahan yang lebih ramah lingkungan seperti gas dan bahan energi baru terbarukan.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved