Breaking News:

6 Kebijakan Gubernur Koster Yang Diklaim Bisa Mengurangi Emisi Karbon di Bali

Gubernur Koster mengatakan, PPRK ini sangat sesuai dengan visi pemerintahannya di Provinsi Bali.

TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Gubernur Bali, Wayan Koster 

“Jadi semua pembangkit listrik di Bali yang saat ini menggunakan bahan bakar minyak dan batubara, itu secara bertahap harus diganti. Harus menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar yang bersumber dari energi baru terbarukan,” paparnya.

Dirinya mengatakan, bahwa kebijakan ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara pihaknya dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya Ignasius Jonan, termasuk bersama PT Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Mungkin Bali baru pertama kali dari provinsi di Indonesia yang berani mengeluarkan peraturan ini. Karena ini pasti berhadapan dengan investornya. Ada pihak-pihak yang masuk di situ. Jadi kami tidak akan mengizinkan itu masuk ke Bali,” tegasnya.

4.  Pemakaian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

Sejalan dengan Pergub Energi Bersih tersebut, Gubernur Koster juga mengeluarkan Pergub Nomor 48 tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pergub tersebut, kata dia, akan diterapkan mulai tahun 2020 ini sehingga alam Bali bisa bersih karena motor listrik dapat mengurangi polusi.

Penerapan Pergub ini nantinya akan dilakukan sistem zonasi terutama bagi wilayah yang dijadikan sebagai destinasi wisata seperti Ubud, Sanur, Kuta dan Nusa Penida.

Gubernur Koster menegaskan, untuk penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Nusa Penida merupakan inisiatif dari Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

“Bupatinya komit akan menjalankan penuh di kawasan tersebut,” tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

5.  Perda Sistem Pertanian Organik

Selain menerbitkan Pergub, Gubernur Koster mengatakan bahwa pihaknya bersama DPRD Bali juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pertanian Organik.

Regulasi yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 itu guna mengendalikan penggunaan zat kimia di bidang pertanian.

“Supaya tidak saja alamnya bersih, tetapi yang dikonsumsi itu juga sehat. Jadi ini betul-betul kami inginkan. Dan jika sehat maka akan memperpanjang umur,” ucapnya.

6.  Perlindungan Sumber Air

Di samping berbagai regulasi tersebut, Gubernur Koster mengaku masih menunggu turunnya Pergub tentang Perlindungan Danau, Sungai dan Sumber Air Lainnya.

Pergub ini saat ini masih menjalani tahap fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Setelah diundangkan, Pergub ini nantinya digunakan sebagai upaya Pemprov Bali dalam melindungi sumber-sumber air sehingga tidak dikotori dan dijaga keberlanjutannya.

Gubernur Koster mengatakan, di salah satu negara lain sudah terdapat Undang-Undang mengenai Perlindungan Sungai.

Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, sungai di negara bersangkutan menjadi bersih dan dapat menambah usia harapan hidup bagi masyarakat. (*)

 
 

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved