Breaking News:

Dinas Belum Terima Permohonan Izin Pengembang, Soal Pembangunan Rumah Kavlingan di Penatih Denpasar

Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu akui belum menerima permohonan perizinan pembangunan perumahan kavlingan

Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Dinas PUPR Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta. Dinas Belum Terima Permohonan Izin Pengembang, Soal Pembangunan Rumah Kavlingan di Penatih Denpasar 

Dinas Belum Terima Permohonan Izin Pengembang, Soal Pembangunan Rumah Kavlingan di Penatih Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perwakilan warga Gang VI Jalan Trenggana, Banjar Pelagan, Penatih, Denpasar, Bali, mengadukan permasalahan pembangunan perumahan dan jembatan ke DPRD Kota Denpasar.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus mengatakan belum menerima permohonan perizinan dari pihak pengembang soal pembangunan perumahan kavlingan.

Dikatakannya, untuk bisa membangun pengembang seharusnya mengantongi izin kavling. izin itu diwajibkan bila lahannya lebih 1.500 m2 dan jumlah rumah yang akan dibangun lebih dari 9 unit.

“Jika dikatakan luas tanahnya lebih dari 40 are, itu memang wajib ada izin kavling, setelah itu baru dilakukan penyerahan fasum, dan baru lanjut ke IMB. Selain itu harus ada rekomendasi BWS (Balai Wilayah Sungai) karena berdekatan dengan sungai,” jelas Gus Benny di Kantor DPRD Denpasar, Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2020).

Mengenai jembatan, kata dia, Dinas Perizinan tidak mengeluarkan izin pembangunan jembatan.

Kepala Dinas PUPR Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan, mengacu pada Perda nomor 27 tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar bahwa lokasi tanah dimaksud berada pada kawasan permukiman.

Ratu Keraton Agung Sejagat Bukan Istri Sah, Hanya Teman Wanita Raja Keraton Agung Sejagat

Sempat Minum Wine, Kesaksian Wanita Panggilan Lihat Bupati Boven Digoel Jatuh Usai Bermain

Selanjutnya permohonan yang diajukan oleh pemilik lahan terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan dua wilayah, yaitu Kelurahan Penatih dan Desa Penatih Dangin Puri, disampaikan bahwa Dinas PUPR Denpasar hanya mengeluarkan rekomendasi teknis. 

“Jadi dapat disampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan PU bukanlah izin. Itu adalah rekomendasi teknis sebagai salah satu syarat pengajuan perizinan. Jadi jelas rekomendasi yang kami keluarkan terkait jembatan adalah rekomendasi teknis, bukan izin,” tegasnya.

Selanjutnya, pemohon tentu harus mengikuti aturan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melanjutkan rekomendasi teknis tersebut kepada Balai Wilayah Sungai yang mempunyai kewenangan terhadap wilayah itu karena statusnya anak Sungai Ayung. 

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved