Pembangunan Perumahan di Banjar Pangkung Buluh Jembrana Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

Pembangunan Perumahan di Banjar Pangkung Buluh Jembrana Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

Pembangunan Perumahan di Banjar Pangkung Buluh Jembrana Dihentikan Sementara, Ini Alasannya
Satpol PP Jembrana
Foto Istimewa : Satpol PP Kabupaten Jembrana saat melakukan pengecekan perumahan di Desa Kaliakah, Senin (13/1/2020) lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pembangunan perumahan di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, diminta dihentikan sementara oleh tim perijinan.

Itu menyusul pemilik masih belum dapat menunjukkan perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), atau dengan kata lain, masih dalam proses pengurusan perijinan IMB.

Hal itu diketahui, setelah Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Pemkab Jembrana, Selasa (14/1/2020) turun ke lapangan.

Dari pengecekan oleh Tim perijinan yang melibatkan Dinas PU Bidang Tata Ruang, Cipta Karya, Pol PP, Pemadam dan Dinas DPMPTSPTK ini memastikan IMB yang sudah diajukan pihak pengembang masih dalam proses pengajuan.

Satu Hektare Lahan Cabe Petani Diserang Hama di Jembrana

Ramalan Shio Hari Ini 15 Januari 2020, Shio Babi Saatnya Berdamai, Shio Macan Dapat Tantangan

Kisah Dadong Suini Pedagang Canang, Ditipu Pembeli Dengan Uang Mainan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja, I Komang Suparta mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan terhadap perijinan.

Dan didapati memang, pemilik belum memiliki IMB.

Sehingga diminta untuk menghentikan sementara hingga memiliki kelengkapan perijinan.

"Tim melihat secara langsung kondisi bangunan apakah sesuai gambar yang dimohonkan. Mencocokan antara gambar dan kondisi yang ada. Dari hasil itu, tim akan membuat sebuah kajian," ucapnya.

Ia melanjutkan, bahwa sesuai protap setelah pengecekan di lapangan, ada waktu dua hari untuk kajian dari OPD teknis terhadap ijin yang dimohonkan, apakah sudah memenuhi syarat ataukah belum.

Dan pengecekan awal tim perijinan yang turun menyebutkan beberapa persyaratan teknis sudah dipenuhi di antaranya SKTR (Surat Keterangan Tata Ruang), pengesahan lay out dan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kabupaten) yang dikeluarkan dari Dinas PUPRPKP.

Halaman
12
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved