Rumah Tak Layak Huni di Karangasem Mencapai 12.700 Unit, Belum Bisa Bantu Karena Minimnya Anggaran

Rumah Tak Layak Huni di Karangasem Mencapai 12.700 Unit, Belum Bisa Membantu untuk Memperbaiki Secara Keseluruhan Karena Minimnya Anggaran

Rumah Tak Layak Huni di Karangasem Mencapai 12.700 Unit, Belum Bisa Bantu Karena Minimnya Anggaran
Tribun Bali/Saiful Rohim
Foto ilustrasi rumah tak layak huni di Karangasem 
TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Rumah tidak layak huni (RTLH) di Karangasem, Bali sekitar 12.700 unit di tahun 2020.
RTLH tersebut tersebar di delapan Kecamatan di Karangasem, terbanyak terdapat di Kecamatan Kubu, Bebandem, Abang, Selat , Sidemen serta Kecamatan Karangasem.
Kepala Dinas Perumahan & Permukiman (Perkim) Krangasem, Nyoman Merta Tenaya mengatakan, rumah tak layak huni di Karangasem terbilang tinggi.
Pemerintah belum bisa membantu untuk memperbaiki secara keseluruhan dikarenakan minimnya anggaran.
Pihaknya berjanji akan berupaya untuk menekan jumlah RTLH.
"Data rumah tidak layak huni kita dapat dari tiap desa. Ada yang lantainya masih bertanah, dinding belum pakai tembok batako, dan atapnya msih pakai daun kelapa,"ungkap Nyoman Merta Tenaya, Kamis (16/1/2020).
Dinas Perkim akan mengusulkan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat untuk menekan rumah tak layak huni di  Bumi Lahar.
Harapannya sisa rumah tak layak huni bisa tuntas dalam waktu dekat.
Pihaknya  berjanji akan melakukan perbaikan dan rehabilitasi RTLH secara bertahap tiap tahunnya.
Ia berujar, pada tahun 2020 Pemda Karangasem mengelontorkan anggaran 20.5 milliar lebih untuk memperbaiki rumah tak layak huni.
Anggaran tersebut untuk 694 unit, dan per-unit akan mendapat bantuan sekitar Rp. 30 juta.
Sedangkn bantuan dari kementrian berupa bantuan stimulan perumahan  swadaya 550 unit.
"Untuk bantuan stimulan perumahan swadaya anggaran 17.5 juta  per unitnya. Bantuan ini langsung ditangani oleh Balai bersangkutan, tapi tetap berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman,"jelasnya.
Sedangkan dari Provinsi rencana diberikan 6 unit, bantuan 50 juta perunit.
Ia berkata, sampai hari ini (Kamis 16/1/2020) belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi.
"Untuk usulan bedah rumah yang baru masuk sekitar 455 proposal, sisa masih dalam proses,"ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2019 lalu Dinas Perkim memperbaiki rumah tak layak huni sekitar 1.337 unit.
Rinciannya, 1.049 unit bersumber dari APBD Kabupaten, sedangkan sisanya dari bantuan stimulan perumahaan swadaya (BSPS) dari Kementrian.
Pemberian BSPS tersebar dibeberapa desa.
Untuk perbaikan dan rehab rumah tak layak huni masih menunggu usulan dari desa setempat.
Lalu disurvei dan diverifikasi petugas lapangan.
Setelah itu menunggu surat keputusan dari pimpinan daerah.
Pengerjaan bedah rumah dari APBD Kabupaten dilakukaan swakelola, dihandel oleh desa.(*)
Penulis: Saiful Rohim
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved