Breaking News:

Pemprov Bali Tanggapi Keputusan Pemerintah Pusat Soal Penghapusan Pegawai Honorer

Pemerintah pusat sepakat menghapus pegawai honorer di lingkungan pemerintahan, begini tanggapan Pemprov Bali

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana saat ditemui Tribun Bali di kantornya, Denpasar, Bali, Rabu (23/1/2020) siang. Pemprov Bali Tanggapi Keputusan Pemerintah Pusat Soal Penghapusan Pegawai Honorer 

“Nah, apakah organisasi itu harus dibiarkan tidak berjalan, nah makanya dicarilah tenaga penunjang kegiatan di bidang keperawatan,” jelasnya.

Dijelaskan olehnya, tenaga penunjang kegiatan ini hanya berlaku selama satu tahun dan sistem upahnya dibebankan pada anggaran yang ada pada tahun yang bersangkutan.

Tenaga penunjang ini bisa diperpanjang oleh OPD yang bersangkutan, sepanjang tenaganya masih dibutuhkan dan anggarannya tersedia untuk membayar tenaga tersebut.

Tenaga penunjang kegiatan ini paling banyak berada pada sektor-sektor yang memang sedang kekurangan ASN seperti guru, kesehatan, pranata komputer.

Namun Lihadnyana belum bisa menunjukkan data pasti mengenai jumlah tenaga penunjang kegiatan ini, sebab saat ini masih berada di awal tahun.

Pihaknya masih dalam proses penghitungan ulang, terlebih Pemprov Bali di awal tahun ini melakukan mutasi beberapa pegawai dengan adanya OPD baru.

Lihadnyana memastikan pengangkatan tenaga penunjang kegiatan ini tidak menyalahi perundang-undangan atau ketentuan lain yang masih berlaku.

Terlebih di surat keputusan pengadaan tenaga tersebut tidak ada penyebutan mengenai pengangkatan tenaga kontrak atau honorer

Diberitakan Kompas.com dalam artikel ini, Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK.

Keputusan ini didasarkan pada aturan dalam pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. 

"Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya," jelas kesimpulan rapat.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved