Sunda Empire Ternyata Bukan "Pemain Baru", Wagub Jabar Buka Suara

Sunda Empire Ternyata Bukan "Pemain Baru", Wagub Jabar Buka Suara. sebuah rekaman video memperlihatkan kegiatan Sunda Empire beredar di media sosial

Sunda Empire Ternyata Bukan
Facebook/Renny Khairani
jejak akun Facebook yang posting soal Sunda Empire 

TRIBUN-BALI.COM, BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat ( Polda Jabar) terus mendalami keberadaan Sunda Empire dengan melibatkan budayawan dan ahli sejarah.

"Nanti akan kita cek, kita teliti, bersama teman-teman dari ahli sejarah, budayawan Sunda, kan yang menyampaikan ini katanya ada sertifikat dari NATO," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga di Mapolda Jabar, Selasa (21/1/2020).

Belum lama ini Direktorat Reserse Kriminal Umum memeriksa dua orang, yakni pemimpin Sunda Empire berinisial NB yang menyebut dirinya sebagai perdana menteri dan anggotanya berinisial A.

Tak hanya itu, seorang staf Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pun telah dimintai keterangan terkait kampus tersebut pernah digunakan Sunda Empire untuk berkegiatan.

Diberitakan sebelumnya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan kegiatan Sunda Empire beredar di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang mengenakan atribut seperti militer.

Salah seorang bahkan terlihat tengah berorasi ditengah kumpulan dan menyebutkan masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Sunda Empire dan Kesultanan Selaco atau Selacau tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Dengan demikian, kata Uu, keberadaan dua "kerajaan" itu tidak usah dipersoalkan.

"Selacau itu kan sudah lama dan tidak buat keresahan masyarakat. Tidak mengganggu tatanan kenegaraan. Sah-sah saja," kata Uu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1/2020).

Hal sama juga dengan Sunda Empire. Menurut Uu, peristiwa Sunda Empire itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Masalah itu sudah diselesaikan oleh pihak TNI.

Mereka sudah membuat perjanjian untuk tidak menggunakan atribut militer mirip TNI.

"Mereka juga sudah melakukan perjanjian hitam di atas putih untuk tidak lagi melakukan kegiatan seperti itu, mengenakan seragam mirip Kopassus," kata mantan bupati Tasikmalaya itu.

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved