Mengapa Bali Tolak Proyek Tol Ketapang-Gilimanuk, 4 Poin Ini Jadi Perhatian

Mengapa Bali Tolak Proyek Tol Ketapang-Gilimanuk, 4 Poin Ini Jadi Perhatian

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Sejumlah pejabat dan tokoh Bali langsung menolak rencana pembangunan nasional Tol Ketapang-Gilimanuk atau proyek nasional Trans Jawa-Bali.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan pembangunan Tol Trans Jawa Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) akan tersambung dengan Tol Tol Ketapang-Gilimanuk pada 2021 mendatang.

Berikut rangkuman Tribun-Bali.com terkait mega proyek Trans Jawa-Bali sisi timur yang sudah dimulai dari Probolinggo.

1. Alasan Pembangunan Gilimanuk-Tabanan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengungkapkan Tol Trans Jawa bakal terkoneksi dengan Tol Ketapang-Gilimanuk.

Dikatakan, nantinya akan ada tol melingkari Pulau Bali. Trasenya dimulai dari Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan terhubung dengan jaringan Tol Trans Jawa yakni Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi).

"Itu sebenarnya menyambung secara jaringan Probowangi. Kan dari Probolinggo ke Banyuwangi. Kemudian kami kemarin juga bicara dengan ASDP untuk bagaimana perbaikan konektivitas tol dengan angkutan penyeberangan, terminal penyeberangan antara Ketapang dan Gilimanuk," ujar Danang di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dia menjelaskan Tol Bali Mandara yang saat ini sudah beroperasi, membutuhkan dukungan infrastruktur lain untuk bisa berkembang.

Jika tidak, maka tol tersebut terancam sepi peminat. "Karena Bali Mandara ini jalan tol yang sangat tergantung pada proyek-proyek pemerintah. Kalau jalan alternatif tidak diperbaiki kan traffic-nya drop," imbuhnya.

Danang memang belum memberikan detail trase Tol Gilimanuk-Tabanan ini.

Namun yang jelas, dia menegaskan rencananya tol tersebut akan menjadi penghubung penting antar-wilayah pesisir Bali.

"Itu kan dari Tabanan dulu kemudian ke daerah Denpasar. Jadi itu akan nyambung, kemungkinan besar kan merupakan sabuk Pulau Bali," urainya.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan.

Danang menyebut, setidaknya perlu waktu delapan bulan untuk menyelesaikan studi kelayakan tersebut sebelum ditentukan pemberian izin prakarsa.

2. Penolakan Bupati Jembrana

Rencana mega proyek Trans Jawa-Bali pembangunan Tol Ketapang-Gilimanuk ditolak mentah-mentah Bupati Jembrana, I Putu Artha.

Meski belum mengetahui sepenuhnya rencana itu, I Putu Artha langsung menolak pembagunan Tol Ketapang-Gilimanuk.

"Kita pasti menolak. Itu juga bagian dari aspirasi masyarakat Bali dan sejumlah tokoh atau elemen masyarakat," kata Artha, Rabu (22/1/2020) seusai menggelar jumpa pers dengan awak media di Kelurahan Batuagung, Jembrana.

3. Kepala Dinas PUPR Belum Berani Komentar

Kepala Dinas PUPR Bali, I Nyoman Astawa Riadi, menyatakan belum berani berkomentar banyak.

"Sebaiknya jangan diberitakan dulu sebab kami masih fokus ke pekerjaan yang segera-segera dulu," kata Astawa saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ditanya apakah BPJT Kementerian PUPR sempat berkonsultasi dengan Dinas PUPR Provinsi Bali terkait rencana tersebut, Astawa belum menjawab secara tegas.

"Mungkin ke Pak Gubernur sempat dikoordinasikan. Karenanya jangan dulu diberitakan sebab mungkin Pak Gubernur mau fokus di mana dulu sekarang. Biar tidak ramai," ujarnya.

4. Malapetaka Buat Warga Bali

Wacana pembangunan tol penghubung Ketapang-Gilimanuk ini sebenarnya ulangan dari rencana pembangunan jembatan Jawa-Bali beberapa tahun lalu.

Rencana itu gagal karena ditolak masyarakat Bali. Ketua PHDI Bali, Prof. Dr I Gusti Ngurah Sudiana pun ikut berkomentar.

Alasan penolakan karena mengantisipasi kepadatan penduduk dan meningkatnya tindak kriminalitas.

Selain itu adanya kepercayaan umat Hindu di Bali mengenai cerita Mpu Sidi Mantra, yang menyebutkan Pulau Jawa dan Bali tidak boleh disambungkan.

Bila disambung maka akan terjadi malapetaka buat warga Bali.

"Awya angatepaken Jawa muang Bali, yan atep Jawa Muang Bali, rusak ikanang Bali pulina stananing hyang (Jangan sekali-sekali menyatukan Bali dengan Jawa. Kalau disatukan Bali akan rusak)," kata Ketua PHDI Bali, Prof. Dr I Gusti Ngurah Sudiana, beberapa waktu lalu.

Menurut Prof Sudiana, Jawa adalah pulau untuk politik dan Bali sebagai stana dewa, sehingga tidak boleh disambung antara Jawa dan Bali.

Ini merupakan bhisama dari Ida Mpu Sidhi Mantra. (*)