Omnibus Law
Upah Minimum Kota Bisa Rontok, KSPI Ungkap 9 Kerugian RUU Cipta Kerja bagi Kalangan Buruh
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang biasa disebut Omnibus Law, menuai gelombang protes dari kalangan buruh.
lihat foto
Andi pun menyebut serikat buruh hingga saat ini tidak pernah diajak berdiskusi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, meski pemerintah mengklaim telah berkomunikasi.
"Sebutkan dengan jelas siapa pimpinan buruh yang terlibat dari awal penyusunan RUU Cipta Kerja, jangan mengada-ada," ucapnya.
Sekretaris Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Afif Johan juga memprotes hal yang sama.
Ia mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan RUU Cipta Kerja.
"Proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara keseluruhan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Surat Presiden (Surpres) terkait draft Omnibus Law Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (13/2) lalu.
Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Hukum Keamanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan bahwa saat ini ada 45 juta orang angkatan kerja yang bekerja tidak penuh.
Jumlah itu terjadi karena mereka disebut tidak tercover penuh oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Elen, Presiden Joko Widodo kemudian selalu menegaskan perlu adanya pembukaan lapangan kerja baru.
Hal itu disampaikan Elen dalam diskusi ‘RUU Omnibus Law Cipta Kerja` di Jakarta, Kamis (13/2) malam.
"Ada 45 juta orang angkatan kerja yang bekerja tidak penuh alias 38,3 persen. Dia tidak tercover penuh Undang-Undang Tenaga Kerja. Mereka ini harus dipikirkan," kata Elen.
Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Kemennakertrans, Amelia Diatri Tuangga Dewi, menyebut Omnibus Law merupakan kompilasi dari banyak undang-undang untuk mengatasi undang-undang yang tumpang tindih.
Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang harus direspon dengan cepat pula.
"Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan.
Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia," ujar Amelia dalam pernyataannya, Kamis(13/2) lalu.
