Sebagai Langkah Nyata Antisipasi Radikalisme, KemenPANRB Awasi Media Sosial ASN

“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya?" ujar Menteri

Sebagai Langkah Nyata Antisipasi Radikalisme, KemenPANRB Awasi Media Sosial ASN
HUMAS KEMENPANRB
Suasana Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan Dibidang Politik, Hukum dan Keamanan, di Jakarta, Senin (17/2/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA– Paham radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dipantau dengan ketat.

Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada tahun 2018 sudah diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah telah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II. 

Kader Demokrat Nengah Tamba Tunggu Mempelai, Golkar Tunggu Hasil Survei

Ingin Gunakan Fasilitas DNA Art & Creative Hub di Denpasar? Ini Dia Fasilitas dan Jam Buka

Akan Ada Poros Kerobokan di Bali, Demokrat Menjurus Strategi, Golkar Masih Malu-malu

“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?” ujar Menteri Tjahjo, saat menjadi narasumber dalam acara Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Pancasila, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Sebagai perekat bangsa, ASN diminta menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.

Pengrajin Endek di Karangasem Keluhkan Sulitnya Pemasaran, Pengrajin: Hanya Andalkan Pengunjung

Kisah Ahok Seusai Keluar dari Penjara, Tak Punya Harta & Survei Terkini Kepuasan Warga Jakarta

Usulan Rp 1 Miliar untuk ASN yang Pensiun, Menpan RB Ungkap Alasannya

Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa ditangani Kementerian PANRB sendiri, namun harus melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi disiplin, jika ada ASN yang menggunakan media sosial untuk menumbuhkan rasa kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah.

Bukan Hanya Babi Guling, Resep Ini Bisa Dipakai untuk Olahan Kuliner di Hari Raya Galungan

TERKINI: Jenazah Ashraf Sinclair Tiba di Rumah Duka, BCL Tertunduk dengan Mata Sembab

Sekitar 49 Ribu Warga KIS-PBI di Tabanan Masih Non Aktif, Dinsos Janji Siapkan Data Maret Mendatang

 “Proses hukum yang terkait radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kita dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I,” tegas Tjahjo.

Keseriusan pemerintah untuk menjauhkan paham radikalisme dari internal ASN, juga dibuktikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatam Wawasan Kebangsaan. 

Terdapat 11 kementerian dan lembaga yang mendandatangani SKB tersebut, diantaranya adalah Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, Menteri Agama, Kepala BIN, dan instansi lainnya yang terkait.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved