11 Ribu Warga Bali di LN Menjadi Pelaut, Pemerintah Hentikan Sementara Penempatan PMI di Tiongkok

“Ijin manning agency ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. PMI terbanyak dari Bali bekerja di Perusahaan Kapal Pesiar,” kata Gus Arda

Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan jumlah tenaga kerja Bali yang terdaftar melelui Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN) di Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)  Denpasar sampai akhir 2019 berjumlah 3.140 orang

Selanjutnya, pihak Disnaker Bali juga melakukan pendataan door to door mengenai jumlah warga Bali yang terdaftar di manning agency (perusahaan penempatan pelaut) yang ada di Bali.

Data terakhir per Februari 2020 menunjukkan jumlahnya mencapai 11.452 orang.

Pulau Sebaru Belakangan Tak Berpenghuni, Bakal Jadi Tempat Observasi Ratusan ABK World Dream

Begini Kata Indra Sjafri Soal Hubungannya dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

Bupati Suwirta Koordinasi untuk Kepulangan Janu, Warga Bali Tertahan di Kapal Diamond Princess

“Ijin manning agency ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. PMI terbanyak dari Bali bekerja di Perusahaan Kapal Pesiar,” kata Gus Arda saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin (24/2/2020).

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI tanggal 5 Februari 2020 terkait pencegahan penyebaran virus Corona untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau bekerja ke luar negeri (LN).

Nasib Pilu Pegawai Kontrak di Karangasem Ngutang untuk Galungan, Sejak Januari Belum Terima Gaji

Tersangkut Kasus Narkotik, Kakak Almarhum Jro Jangol Jalani Sidang Perdana di PN Denpasar

Surat edaran ini telah ditujukan kepada seluruh dfirektur perusahaan penempatan PMI.

Isinya antara lain, pertama, menghentikan sementara penempatan PMI ke wilayah daratan Tiongkok.

Kedua, melakukan pengetatan atau pengurangan terhadap penempatan PMI baik di Hongkong maupun Taiwan selama masa kritis ini berlangsung. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved