Menteri Keuangan Keluarkan Kebijakan Bebaskan Pajak dan Restoran di 10 Daerah Ini, Termasuk Bali

Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk menggenjot sektor pariwisata yang terdampak virus corona.

monitor.co.id
Ketika Sri Mulyani Jadi Penguji Skripsi di UI: Sidang Rasa Rapat Kabinet! 

TRIBUN-BALI.COM - Dampak virus corona yang menyebabkan lesunya dunia pariwisata disejumlah wilayah di Indonesia direspon cepat oleh pemerintah.

Terkini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk menggenjot sektor pariwisata yang terdampak virus corona. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyikapi lesunya sektor pariwisata.

Yakni dengan membebaskan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan.

Dengan adanya keputusan ini, para pengusaha restoran dan hotel tak akan ditagih pajak selama 6 bulan ke depan.

Ini berlaku untuk 10 daerah tempat wisata yakni Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

“Kita berharap ini akan bisa men-stimulate daerah-daerah pariwisata dan meningkatkan daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Setkeb.go.id, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pemerintah juga mengungkapkan akan ada kompensasi kepada daerah akibat kebijakan penghapusan pajak untuk restoran dan hotel ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen untuk mendorong sektor pariwisata.

Pertama dengan mengalokasikan anggaran Rp 147 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk hibah ke daerah.

“Jadi ini yang paket dari fiskal adalah pertama tadi adalah kartu sembako dinaikkan, kedua adalah untuk tourism wisman dan wisatawan dalam negeri,” kata Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Ada juga menurut Menkeu, paket fiskal terkait perumahan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut.

Menkeu memastikan, sumber dana semunya berasal dari APBN 2020 dengan menggunakan pos anggaran cadangan.

Anggaran ini bisa diberikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terencana seperti yang terjadi sekarang ini untuk antisipasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Bebaskan Pajak Restoran dan Hotel Selama 6 Bulan",

Editor: Ady Sucipto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved