Berita Banyuwangi

Kemenkumham Apresiasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banyuwangi

Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI memberikan apresiasi pada pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Kemenkumham Apresiasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banyuwangi
haorrahman
Kegiatan pembinaan kepada admin JDIH se-Kabupaten yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi, Kamis (27/2/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI memberikan apresiasi pada pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi dinilai berhasil  mengelola JDIH secara terintegrasi dan mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S saat menjadi pemateri pada kegiatan pembinaan kepada admin JDIH se Kabupaten yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi.

Yasmon mengatakan jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Indonesia, pengelolaan JDIH kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa keunggulan.

Badung Minta Kebijakan Pusat Terkait Penyetopan Pajak Hotel dan Restoran Dikaji Ulang

Polisi Tutup Akses Turun Truk Lewat Culali Desa Batur Selatan, Ini Jalur Alternatifnya

Untuk Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha Lebih Percaya Diri Setelah Tes MotoGP Qatar 2020

Pertama JDIH dikelola secara mandiri oleh SDM Pemkab, mulai dari pembangunan instalasi dan jaringan online, hingga operator baik yang berada di Organisasi Perangkat Desa (OPD) maupun di tingkat desa.

“Kalau di kabupaten/kota lainnya kebanyakan menggunakan pihak ketiga. Kelemahannya, mereka yang telah berakhir kerjasamanya, lalu ditinggalkan pihak ketiga tersebut tak dapat lagi mengakses datanya. Di Banyuwangi semua digarap sendiri dengan pendampingan bagian hukum Setda,” kata Yasmon, Kamis (27/2/2020).

Selain itu, JDIH Banyuwangi juga telah terintegrasi dengan provinsi dan pusat.

Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses produk hukum milik pemerintah provinsi dan pusat.

“Tinggal klik, masyarakat bisa memperoleh berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Sangat memberi kemudahan,” ujarnya.

Perubahan Jadwal Bali United vs Persita Tangerang, Widodo Siap Tempur di Stadion Dipta

Pikap Pengakut 10 Babi Terjun ke Jurang di Buleleng, 3 Orang Terjebak di Mobil di Kedalaman 25 Meter

Pemda Gianyar Siapkan Bantuan dan Pembinaan untuk Turunkan Angka Kemiskinan

“Dengan keunggulan ini, kami ingin menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project pengelolaan JDIH secara nasional,” urai Yasmon.

Halaman
12
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved