Sikapi Penghentian PHR Pusat, Pemprov Bali Akan Lakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten & Kota

Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk tidak memungut Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama kurun waktu 6 bulan

Sikapi Penghentian PHR Pusat, Pemprov Bali Akan Lakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten & Kota
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan 'Kun' Adnyana, melakukan pemukulan gong sebagai tanda ditutupnya peringatan Bulan Bahasa Bali 2020 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (27/2/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk tidak memungut Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama kurun waktu enam bulan.

Hal ini sebagai salah satu upaya dalam meringankan dampak virus korona di dunia kepariwisataan.

Terkait rencana tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak kabupaten dan kota.

Rencananya rapat ini akan dilakukan pada Senin (2/3/2020) yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Volume Sampah Kiriman di Pantai Kuta Bali dan Sekitarnya Diprediksi Menurun, Begini Sebabnya

Jual Teman Via WhatsApp (WA) Ke Pria Hidung Belang Rp 700 Ribu, Mahasiswi Jembrana Ngaku Baru Sekali

Siswi SMPN 6 Tasikmalaya Ditemukan Tewas di Gorong-gorong Sekolah, Polisi Tangkap Pelaku

"Hari Senin Pak Gubernur rencananya akan mengadakan rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut," kata Cok Ace.

Hal itu Cok Ace sampaikan usai menutup peringatan Bulan Bahasa Bali 2020 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (27/2/2020).

Dirinya mengaku bahwa baru kemarin mendapatkan informasi terkait kebijakan ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Dalam kebijakan itu, pemerintah pusat memberikan insentif sebesar Rp 3,3 Triliun untuk 10 destinasi wisata di tanah air.

"Ini juga memerlukan petunjuk, bagaimana pelaksanaannya di lapangan."

Tidak Ada Kamar Pendingin di RSU Negara, Jenazah Eliel Akan Dirujuk ke RSUP Sanglah

Najwa Shihab Kupas Pernyataan Sekda DKI Jakarta Soal Pengelolaan 13 Sungai: Salah Pemeritah Pusat?

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved