Pemkab Buleleng Terancam Kehilangan Rp 28.09 Miliar, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten Buleleng terancam kehilangan pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar kurang lebih Rp 28.09 Miliar.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Foto ilustrasi wisatawan. Sejumlah wisatawan saat berwisata ke Pura Goa Lawah di Desa Pesinggahan, Dawan, Klungkung, Minggu (20/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Enam bulan kedepan, Pemerintah Kabupaten Buleleng terancam kehilangan pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar kurang lebih Rp 28.09 Miliar.

Ini akibat adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang meminta agar Pemkab tidak memungut PHR selama enam bulan, sebagai upaya pemulihan perekonomian akibat virus corona.

Dikonfirmasi Kamis (27/2/2020), Kepala Bidang Penagihan Pajak, Badan Keuangan Daerah Buleleng, Gede Sasnita Ariawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima regulasi atau peraturan resmi dari pemerintah pusat maupun Pemprov Bali terkait kebijakan tersebut.

Informasi adanya kebijakan itu baru ia ketahui dari informasi yang beredar di sosial media.

Warga Dusun Dajan Pangkung Buleleng Terisolasi Satu Malam, Tebing Setinggi 10 Meter Longsor

Baru Hamil Setelah 6 Tahun Menikah, Wanita Ini Tewas Ditabrak Mobil di Hadapan Suaminya

Dihadapkan Dengan Persita Tangerang Asuhan WCP, Bali United : Kita Tidak Bisa Anggap Remeh

Rencananya, Senin pekan depan Pemkab Buleleng diundang oleh pemerintah pusat ke Jakarta untuk membahas terkait kebijakan itu.

"Tunggu hasil rapatnya. Sehingga informasinya lebih akurat, apa benar Pemkab diminta untuk tidak memungut PHR atau tidak. Daerah-daerah lain juga diundang untuk membahas ini," ucapnya.

Mengingat rapat untuk membahas kebijakan itu baru akan dibahas Senin pekan depan, Sasnita mengaku tidak berani berspekulasi, berapa sekiranya pendapatan daerah yang akan berkurang bila saja kebijakan ini diberlakukan.

Namun bila dilihat dari laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel tahun ini ditarget Rp 35.34 Miliar.

Sementara Pajak Restoran ditarget Rp 20.84 Miliar.

Sehingga bila ditotalkan, tahun ini ditargetkan PHR mampu menyumbang PAD sebesar Rp 56.18 Miliar.

Bila saja Pemkab tidak memungut PHR selama enam bulan, praktis sumbangan PAD akan berkurang sebanyak Rp 28.09 Miliar.

"Kalau tahun lalu, pendapatan dari Pajak Hotel Rp 28.9 Miliar. Sedangkan Pajak Restoran Rp 18 Miliar. Jadi kalau benar kebijakan dari pemerintah pusat itu diterapkan, pasti akan berdampak pada pendapatan. Namun kami yakin pemerintah pasti akan mempertimbangkan konsekuensinya dan solusinya," tutupnya. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved