Terancam Kehilangan Pendapatan dari PHR Sampai Rp 16 Miliar, Pemkab Klungkung Akan Berhemat

Pemkab Klungkung Akan Berhemat, Terancam Kehilangan Pendapatan Dari PHR Sampai Rp 16 Miliar, Evaluasi Setiap Kegiatan Yang Didanai PHR

Terancam Kehilangan Pendapatan dari PHR Sampai Rp 16 Miliar, Pemkab Klungkung Akan Berhemat
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Suasana Hotel dan Restauran di Nusa Penida belum lama ini. Pemerintah Pusat akan memgeluarkan kebijakan agar Pemda selama 6 bulan ini tidak memungut PHR. merupakan upaya jaga panjang untuk menangkal dampak virus corona terhadap perekonomian secara berkepanjangan. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mulai bersiap-siap untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang didanai melalui PHR (Pajak Hotel dan Restaurant).

Hal ini untuk mengantisipasi berlakunya kebijakan pusat, yang mana Pemerintah Daerah selama 6 bulan ini tidak diperkenankan menarik pajak hotel dan restaurant kepada pengusaha.

Ini merupakan upaya jaga panjang untuk menangkal dampak virus corona terhadap perekonomian secara berkepanjangan.

"Kalau kami lihat, penghasilan Klungkung dari PHR semitar Rp 32 Miliar. Itu lumayan bagi kami. Tapi kami harus tetap ikut arahan pemerintah pusat dan provinsi, karena ini menyangkut recovery dan keberlanjutan pariwisata Indonesia," ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Kamis (27/2/2020).

Seekor Anjing Peliharaan di Hong Kong Positif Virus Corona

Izin Dicabut, Anak Asuh Dipindah ke Panti Terdekat, Bantah Dibawa ke Jembrana Karena Alasan Sekolah

Dewan Minta Data Pengelolaan DTW, Optimalisasi Pendapatan & Aset Daerah di Tabanan

Dirinya pun sepakat jika pengusaha diberi keringanan disaat situasi seperti saat ini.

Apalagi pemerintah pusat tidak serta merta meminta daerah untuk memungut PHR, namun juga akan diikuti dengan pemberian dana APBN untuk daerah tujuan wisata yang sementara waktu tidak menarik PHR.

"Sebenarnya sama saja. Kalau tamu sepi, PHR pun kan dikit juga," terang Suwirta.

Karena kebijakan ini, Pemkab Klungkung mau tidak mau harus berhemat.

Bupati akan bersiap-siap melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan yang didanai melalui PHR, dan bahkan tidak menutup memungkinan kedepan ada beberapa post-post kegiatan yang akan dicoret.

"Misal anggaran perjalanan dinas kita efesiensi. Intinya tetapkan skala prioritas lah. Sementara kegiatan seperti festival akan tetap dilaksanakan. Justru untuk situasi sepi maupun ramai, kegiatan promosi seperti festival harus terus dilakukan. Tidak boleh berhenti," ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved