Breaking News:

5 Bulan Hibah Tertahan di Pemkot, PD Pasar Belum Bisa Tarik Sewa Kios dan Los di Pasar Badung

Belum diserahkannya hibah sebesar Rp 62.278.459.364 itu membuat PD Pasar belum bisa menarik sewa kios maupun los di pasar tradisional terbesar dan ter

Tribun Bali/Rizal Fanany
Suasana jual beli Pasar Badung, Senin (2/3/2020). Kementerian Perdagangan RI sudah hampir lima bulan menyerahkan hibah Pasar Badung kepada Pemkot Denpasar. Akan tetapi hingga awal Maret 2020, hibah ini belum diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Kementerian Perdagangan RI sudah hampir lima bulan menyerahkan hibah Pasar Badung kepada Pemkot Denpasar.

Akan tetapi hingga awal Maret 2020, hibah ini belum diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

Belum diserahkannya hibah sebesar Rp 62.278.459.364 itu membuat PD Pasar belum bisa menarik sewa kios maupun los di pasar tradisional terbesar dan termegah di Bali ini.

Gunung Merapi di Yogyakarta Meletus Pagi Ini, Muntahkan Kolom Abu Setinggi 6.000 Meter

Pohon Beringin Sakral Diameter 2 M Timpa Areal Pura di Karangasem, 21 Palinggih Rusak Parah

Lahir Selasa Pon Langkir Memiliki Sifat Pemurka, Nasib Hidupnya?

"Belum ada penyerahan dari Pemerintah Kota. Sekarang Pemkot sedang mempercepat administrasi penyerahan aset Pasar Badung," kata Direktur Utama PD Pasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata, Senin (2/3/2020).

Ia mengaku sudah sering melakukan koordinasi agar pengelolaannya segera bisa diserahkan dan pihaknya bisa menarik pungutan secara maksimal.

"Sementara untuk kendala tidak ada, hanya tinggal menunggu kajian teknis dari akademisi Unud sebagai dasar penyerahan pengelolaan," kata Kompyang.

Turis Jepang Panas Tinggi Setiba di Bandara Ngurah Rai, Langsung Dievakuasi ke RS Mangusada

BREAKING NEWS: Terdeteksi Thermal Scanner di Bandara Ngurah Rai, Satu WNA Dirujuk ke Rumah Sakit 

Dua WNI asal Depok Positif Corona, Komisi IX DPR RI Dapil Bali: Ini Dilema

Karena belum bisa menarik pungutan maksimal, biaya operasional sehari-hari di Pasar Badung masih menggunakan legal opinion dari kejaksaan.

"Untuk biaya operasional kami masih menggunakan legal opinion (LO) dari Kejaksaan sudah dibolehkan sebatas sesuai persyaratan yang diberikan. Sekarang ada pungutan untuk pedagang, tapi pungutan minimal sesuai LO itu," katanya.

Biaya operasional yang dipungut dari pedagang ini digunakan untuk biaya listrik, air, kebersihan, maupun gaji petugas pasar.

Legal opinion ini ada setelah Pasar Badung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2019 lalu.

Positif Corona, PHRI Denpasar Berharap Pintu Masuk Bali Diperketat

Persib Bandung akan Hadapi Arema FC, Ini Kata Kiper Teja Paku Alam

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved