Hibah dan Bansos DPRD Bali Akan Dikelola Langsung OPD Tahun 2021

Hibah yang turun nantinya akan dikelola langsung oleh OPD atas rekomendasi anggota Dewan.

Dokumentasi DPRD Bali
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Gede Suralaga 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Kadek Rika Riyanti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hibah dan bantuan sosial (Bansos) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali akan dijadikan program atau kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2021.

Hibah yang turun nantinya akan dikelola langsung oleh OPD atas rekomendasi anggota Dewan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Bali, Gede Suralaga, seusai rapat Forum Perangkat Daerah Perencanaan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Bali 2021 di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (3/3/2020).

Rapat ini sebagai tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali 2020 yang telah dilaksanakan pada 13 Februari 2020 kemarin.

Gubernur Bali Imbau Masyarakat Untuk TIdak Panik, Koster : Bali Baik-baik Saja

Masker Langka, Koster Imbau Sebaiknya Hanya Digunakan Jika Berada di Tempat Ini

Rapat dihadiri Karo Pengadaan Barang Jasa Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali (bidang politik dan pemerintahan), Sekretaris DPRD kabupaten/kota, Kelompok Ahli DPRD Bali, dan undangan lainnya.

Suralaga mengatakan, perubahan soal hibah dan bansos DPRD Bali berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri tersebut ada beberapa perubahan yang signifikan.

“Ada beberapa gabungan kegiatan yang dulunya banyak menjadi lebih simpel. Misalnya pos belanja bansos DPRD nanti sudah tidak diakomodir lagi,” terangnya.

Dirinya melanjutkan, semua itu nantinya menjadi kegiatan atau program OPD, sehingga bukan lagi seperti pemberlakuan bansos tahun-tahun kemarin.

“Ini memang perlu disosialisasikan kepada anggota DPRD,” katanya, didampingi Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bali, IB Gede Wesnawa Punia.

“Tetap saja kegiatan itu (rekomendasi) dari DPRD. Nanti proses pelaksanaannya akan menjadi kegiatan atau program OPD,” jelasnya lebih lanjut.

Sementara Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bali, IB Gede Wesnawa Punia, menjelaskan, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut untuk lebih memberdayakan fungsi DPRD.

“Keluaran Permendagri nomor 90 ini bagaimana kita berusaha memberdayakan fungsi DPRD itu. Jadi tidak ada pengurangan peran dan fungsi, justru peningkatan akselerasi,” ungkapnya.

Rapat Forum Perangkat Daerah yang dimulai pukul 10.00 WITA ini, uniknya diakhiri dengan minum tuak bersama sebagai simbolis mendukung minuman tradisional Bali. (*)

Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved