Breaking News:

Pemkab Mabar Cabut Surat Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, AKP Edy: Malah Perkuat Pembuktian

Pemkab Mabar Cabut Surat Adat Wa'u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, AKP Edy: Malah Perkuat Pembuktian

POS KUPANG.COM/SERVATINUS MAMMILIANUS
Bupati Mabar, Gusti Dula. 

TRIBUN-BALI.COM, LABUAN BAJO - Pemkab Mabar yang diwakili Kabag Hukum Setda Mabar, Hilarius Madin dan Camat Boleng, Bonaventura Abunawan mengundang Tu'a Golo dan Tu'a Gendang (pemangku ulayat) Tana Boleng menggelar pertemuan di Aula Paroki Lando, Kecamatan Boleng, Rabu (4/3/2020).

Pertemuan itu hanya dihadiri 10 pemangku adat dari 23 pemangku adat yang sebelumnya membubuhkan tanda tangan pada surat kesatuan adat wa'u pitu gendang pitu tana boleng.

Hilarius mengatakan, pihaknya harus mencabut surat tersebut karena dinilai cacat prosedur.

"Dokumen ini cacat hukum karena penandatanganannya dilakukan di beberapa tempat. Sehingga, para penandatangan memberikan keterangan yang berbeda terhadap substansi yang diterbitkan," jelas Hilarius. 

"Tidak ada pilihan lain, maka surat pernyataan wa'u pitu gendang pitu tana boleng harus dicabut," tambahnya.

Ia mengakui, surat kesatuan adat wa'u pitu gendang pitu tana boleng itu juga ditandatangani Bupati Mabar sebagai bentuk pengesahan.

Seperti diketahui, saat ini Polda NTT sedang menangani kasus dugaan pemalsuan surat kesatuan adat wa'u pitu gendang pitu tana boleng.

Pelaporan itu tertuang dalam Laporan Polisi LP/B/352/RES.1.9/X/2019/SPKT.

Terkait pertemuan itu, Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda NTT, AKP Edy pun buka suara.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan hanya untuk menyelamatkan pihak tertentu. 

"Dampaknya kan hanya untuk menyelamatkan diri mereka, tapi perbuatan pidana kan sudah terlanjur terjadi. Jadi prosesnya tetap berjalan," tegas Edy.

Menurutnya, langkah Pemkab Mabar tersebut secara tidak langsung akan menambah kekuatan pembuktian.

"Itu malah menambah kekuatan pembuktian, bahwa benar yang dilakukan pertama (surat kesatuan adat wa'u pitu gendang pitu tana boleng, red) tidak betul. Kalau memang betul kenapa dibatalkan," ucap Edy.

Terkait kasus tersebut, Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula juga diperiksa Polda NTT dan dicecar 29 pertanyaan 

Pemeriksaan itu dilakukan di ruang kerja Bupati Mabar, Sabtu (7/3/2020).

"Bupati sudah diperiksa kemarin siang sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana membuat surat palsu, terlapor Bonaventura yang Camat Boleng. Pemeriksaan berlangsung jam 12.00 Wita di ruang kerja bupati," kata Edy kepada Pos Kupang (Grup Tribun Network), Minggu (8/3/2020). 

"Sebanyak 29 pertanyaan yang ditanyakan. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam," tambahnya.

Dia menjelaskan, jumlah dari Polda NTT yang memeriksa Bupati Mabar sebanyak dua orang.

"Dugaan tindak pidana membuat surat palsu yaitu surat pernyataan kesatuan adat Wau Pitu Gendang Pitu Tanah Boleng, yang dibuat oleh terlapor kemudian ditandatangani oleh para Tua Golo namun kemudian menjadi masalah karena para Tua Golo diminta untuk tanda tangan tanpa mengetahui dan mengerti dari isi surat tersebut," kata Edy.(*)

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Bupati Mabar Agustinus Ch Dula Sudah Diperiksa Polda NTT, Dicecar 29 Pertanyaan

Penulis: Uploader
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved