Anggaran BPJS PBI Kabupaten Karangasem Kurang Rp 59 Miliar, Pemda Usul Pemangkasan Perjalanan Dinas

Anggaran BPJS PBI Kabupaten Karangasem Kurang Rp 59 Miliar, Pemda Usul Pemangkasan Perjalanan Dinas

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem mengusulkan perjalanan dinas eksekutif serta legislatif dipangkas untuk dialihkan ke BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari kabupaten.

Mengingat kurangnya anggaran yang dipasang untuk BPJS Kesehatan.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Wayan Purna menjelaskan, pemerintah daerah kekurangan sekitar Rp 59 milliar untuk mengakomodir seluruh peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung Peemerintah Karangasem.

Kekurangan itu dihitung hingga Desember 2020.

Anggaran yang dipasang pemda dinyatakan kurang setelah ada kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan dari 25.500 per jiwa jadi 42.000 per jiwa.

Sehingga anggaran yang dipasang tahun 2020 hanya cukup untuk mengakomodir peserta BPJS Kesehatan selama 3 bulan, terhitung dari Januari - Maret.

"Perjanjian kerja sama UHC (Universal Health Coverage) dengan BPJS Kesehatan berakhir Maret 2020. Untuuk melanjutkan kerja sama UHC butuh anggaran sekitar Rp 59 milliar," jelas Wayan Purna, Selasa (10/3/2020) siang hari.

Seandainya tak lanjut, ratusan ribu warga terancam tak dapat pelayanan.

Ditambahkan, perlu efisiensi anggaraan agar kerja sama UHC tetap berlanjut.

Seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dalam negeri eksekutif dan legislatif.

Memangkas anggarn yang tak urgen.

Atau meminjam anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), untuk sementara waktu.

"Masalah ini perlu dikoordinasikan kembali dengam legislatif. Seperti apa solusinya. Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mempertanyakan masalah ini ke pusat. Seperti apa arahannya," tambah Purna, mantan Kepala Dinas Pariwisata Karangasem.

Pihaknya berharap masalah ini bisa segera tuntas.