Anggaran BPJS PBI Kabupaten Karangasem Kurang Rp 59 Miliar, Pemda Usul Pemangkasan Perjalanan Dinas

Pemda Karangasem mengusulkan perjalanan dinas eksekutif serta legislatif dipangkas untuk dialihkan ke BPJS Kesehatan PBI

Pixabay
Ilustrasi cek kesehatan - Anggaran BPJS PBI Kabupaten Karangasem Kurang Rp 59 Miliar, Pemda Usul Pemangkasan Perjalanan Dinas 

Anggaran BPJS PBI Kabupaten Karangasem Kurang Rp 59 Miliar, Pemda Usul Pemangkasan Perjalanan Dinas

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem mengusulkan perjalanan dinas eksekutif serta legislatif dipangkas untuk dialihkan ke BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari kabupaten.

Mengingat kurangnya anggaran yang dipasang untuk BPJS Kesehatan.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Wayan Purna menjelaskan, pemerintah daerah kekurangan sekitar Rp 59 milliar untuk mengakomodir seluruh peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung Peemerintah Karangasem.

Kekurangan itu dihitung hingga Desember 2020.

Anggaran yang dipasang pemda dinyatakan kurang setelah ada kenaikan premi iuran BPJS Kesehatan dari 25.500 per jiwa jadi 42.000 per jiwa.

Sehingga anggaran yang dipasang tahun 2020 hanya cukup untuk mengakomodir peserta BPJS Kesehatan selama 3 bulan, terhitung dari Januari - Maret.

"Perjanjian kerja sama UHC (Universal Health Coverage) dengan BPJS Kesehatan berakhir Maret 2020. Untuuk melanjutkan kerja sama UHC butuh anggaran sekitar Rp 59 milliar," jelas Wayan Purna, Selasa (10/3/2020) siang hari.

Seandainya tak lanjut, ratusan ribu warga terancam tak dapat pelayanan.

Ditambahkan, perlu efisiensi anggaraan agar kerja sama UHC tetap berlanjut.

Halaman
123
Penulis: Saiful Rohim
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved