Menhub Budi Karya Jadi Pejabat Pertama Positif Corona, Pemerintah: Corona sebagai Bencana Nasional

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -- Virus Corona (Covid-19) mulai menyerang pejabat tinggi di Indonesia.

Adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang jadi pejabat pertama terjangkit Corona.

Informasi tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/3).

Awalnya Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Budi Sulistya menjelaskan adanya pejabat pemerintah yang positif virus Corona dengan nomor identitas pasien 76. 

Lalu Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampinginya mengkonfirmasi bahwa pejabat yang dimaksud adalah Budi Karya.

"Atas izin keluarga yang disampaikan oleh kepala RS tadi adalah Pak Menhub," kata Pratikno.

Budi Karya memang tak tampil di depan publik atau menghadiri sejumlah agenda dalam dua pekan terakhir.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan Budi Karya tengah menderita sakit tifus dan asma, bukan karena terjangkit virus Corona.

Setelah Menhub Budi Karya dinyatakan terjangkit Corona, Kementerian Kesehatan pun langsung melakukan tracing (menelusuri) untuk mengecek adanya dugaan penularan kepada pejabat dan pihak lain. 

"Menkes telah bertindak cepat untuk mengantisipasi mengenai hal ini melakukan tracking dan segera melakukan tes bila diperlukan," kata Pratikno, sembari menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim.

Sebelumnya, Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, kasus positif Covid-19 di Indonesia per Sabtu (14/3) siang mencapai 96.

Jumlah itu bertambah 27 dari sehari sebelumnya atau Jumat (13/3).

"Ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif," kata Yuri di Gedung BNPB, Jakarta.

Dari jumlah itu, sebanyak delapan pasien dinyatakan sembuh. Sementara lima pasien meninggal dunia. 

Pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali negatif pada pemeriksaan virus Corona.

"Indikasinya tidak ada keluhan fisik dan dua kali pemeriksaan virus dinyatakan negatif," ujar Yuri.

Pasien positif Corona tersebar di delapan wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Banten.

RSUD Buleleng

Sementara itu, seorang wanita berusia 25 tahun saat ini sedang dalam pemgawasan di ruang isolasi RSUD Buleleng.

Pasien asal Kecamatan Gerokgak, Buleleng, itu dicurigai terpapar virus Corona, dengan keluhan batuk, flu, demam, serta mengalami radang paru-paru.

Direktur RSUD Buleleng, Gede Wiartana, dikonfirmasi Sabtu (14/3) mengatakan, pasien diterima pada Jumat malam sekira pukul 23.30 Wita.

Pasien yang identitasnya dirahasiakan itu mulanya dirujuk oleh dokter spesialis paru ke RSUD Buleleng, sebab berdasarkan hasil rontgen, pasien itu mengalami radang paru-paru.

"Setelah kami terima, pasien kami rasa perlu pengawasan, sehingga langsung kami rawat di ruang isolasi. Pasien sementara tidak diperbolehkan untuk dijenguk oleh keluarganya.

Sementara untuk petugas medis yang merawat, sudah sesuai protap menggunakan alat pelindung diri (APD)," jelasnya.

Setelah menerima pasien tersebut, RSUD Buleleng akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melakukan pengambilan sampel lapisan tenggorokan (swab).

Pengambilan sampel ini dilakukan untuk memastikan apakah pasien terpapar virus Corona atau tidak.

Sementara Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menyebutkan, berdasarkan keterangan dari pasien itu sendiri, sakit flu, batuk disertai demam itu dirasakan sejak dua minggu belakangan ini.

Pasien juga mengaku sempat bekerja di Italia –yang terkena wabah Corona, dan baru pulang ke Buleleng pada 20 Februari 2020.

Sementara terhadap keluarga pasien, Sutjidra mengaku telah menugaskan Dinas Kesehatan Buleleng untuk melakukan penelusuran, dan mengecek kondisi kesehatannya.

"Pasien ini masuk dalam pengawasan, dicurigai. Karena pasien itu baru datang dari negara yang terjangkit, Italia. Pihak RSUD Buleleng sudah melakukan penanganan sesuai dengan protap yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan," jelas Sutjidra.

Bencana Nasional

Sementara itu, pemerintah telah mengumumkan virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam.

"Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, karena virus ini sudah dikategorikan sebagai penyakit global, maka statusnya adalah bencana nasional non alam," kata Kepala BNPB Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3).

Presiden juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga diketuai oleh Doni.

Tim ini membuat strategi untuk menjaga orang yang sehat agar tidak sakit dengan memutus penularan.

Doni juga menyampaikan, gubernur dan bupati/walikota bisa membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Daerah.

Yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

"Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Pangdam/Danrem, Kapolda, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait," ujar Doni.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyatakan virus Corona adalah bencana nasional, bukan darurat nasional.

"Bukan darurat nasional. Ini sudah bencana nasional. Darurat nasioal gimana, kalau dipegang BNPB kan sudah bencana nasional ini," kata Dirjen P2P Kemenkes sekaligus juru bicara pemerintah dalam penanganan virus Corona Achmad Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3).

Yuri juga bicara terkait opsi lockdown. Menurutnya, lockdown saat ini bukanlah pilihan.

"Lockdown bukan pilihan. Untuk saat ini bukan pilihan," ujarnya. (*)