Breaking News:

Corona di Indonesia

Siaga Corona, PHR di Bali Hilang Rp 1,6 T & Pengusaha Hotel di Badung Resah Pajak Tetap Ditagih

Seorang pengusaha hotel di Badung, Pande sangat menyayangkan masih ditagihnya pajak hotel dan restoran (PHR), padahal Indonesia siaga virus Corona.

Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Ady Sucipto
TRIBUN BALI
Petugas PD Pasar melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Badung, Denpasar, Senin (9/3/2020). Penyemprotan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Seorang pengusaha hotel di Badung, Pande sangat menyayangkan masih ditagihnya pajak hotel dan restoran (PHR), padahal Indonesia siaga virus Corona.

Kepada Tribun Bali, pria ini menunjukkan edaran dari Pemkab Badung dengan nomor surat 973/7090/Bapenda tanggal 11 Maret 2020, yang tetap meminta PHR pada industri hotel di Badung.

“Alasan tetap ditagih ini, karena belum ada payung hukum, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ke daerah,” jelasnya tentang isi surat tersebut pada Tribun Bali, Senin (16/3).

Padahal sudah jelas wacana pemerintah pusat dan kementerian keuangan, tentang pembebasan PHR selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 2020.

Menanggapi hal ini, Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, menjawabnya.

“Ini khan sudah keputusan pemerintah pusat, kebijakan itu langsung diterapkan ke daerah mulai selama 6 bulan, dan 10 destinasi akan mendapatkan hibah atau stimulus,” tegasnya.

Ia berharap hotel dan restoran di Bali, khususnya di Badung tetap tenang dengan hal ini. Jangan panik sehingga tak kisruh.

“Karena kalau Badung mengeluarkan aturan ini, memang sebabnya aturan belum keluar dan harus menunggu peraturan menteri keuangan (PMK),” katanya.

Ia pun menegaskan PMK keluar sebelum akhir Maret 2020, bahkan diperkirakan sebelum tanggal 20 Maret 2020.

“Mungkin karena PMK belum keluar, jadinya surat itu masih beredar,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap PMK segera turun ke daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Apalagi kondisi saat ini, banyak negara lockdown karena virus Corona, penerbangan juga tidak jalan normal.

Pariwisata stuck, karyawan banyak dirumahkan sementara.

Sehingga okupansi rate saat ini terjun bebas hanya 20 persen. Sementara biaya operasional terus berjalan.

Rai Suryawijaya mengapresiasi adanya banyak stimulus dan relaksasi dari otoritas pada industri.

Termasuk stimulus pembebasan PHR ini, dan mencadangkan dana sebesar Rp 3,3 triliun untuk pengganti PHR ke 10 destinasi utama termasuk Bali.

“Namun kita harus paham, besaran stimulus pasti tidak sesuai dengan harapan.

Nah ini yang terus kami negosiasi ke pusat, karena Bali kehilangan PAD dari PHR cukup besar, khususnya di Badung,” katanya.

Proyeksinya, PAD dari PHR yang hilang dari Maret sampai Agustus mencapai Rp 1,6 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1,4 triliun.

“Kalau tidak ada ini tentu program yang dicanangkan tidak ada berjalan sesuai dengan target,” tegasnya.

Sementara apabila hibah atau stimulus pengganti hanya Rp 3,3 triliun dibagi ke-10 destinasi maka hasilnya jauh dari harapan.

Padahal, tegas dia, sektor pariwisata Indoensia dengan 16 juta lebih wisman, sebesar 39 persen disumbang dari Bali pada 2019.

Sementara pariwisata di Bali dominan disumbang wilayah Badung khususnya Badung selatan.

Kontribusi devisa 28,5 persen dari Bali, sehingga harusnya proporsi bantuan stimulus ke daerah Bali yang berdampak signifikan pada pariwisata Indonesia lebih diutamakan.

Sehingga mempertahankan ekonomi pada rentang 5 persen masih teratasi.

“Minimal Rp 1,4 triliun lah ke Bali, ini second alternatif,” sebutnya.

Yang notabene berharap bisa Rp 1,6 triliun. Hal ini terus dinegosiasikan ke pusat agar program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai harapan.

Untuk itu, ia menegaskan PMK harus segera turun sebelum tanggal 20 Maret 2020.

Kemudian relaksasi perbankan kepada industri dan karyawan khususnya di bidang pariwisata juga segera dilakukan.

“Kalau bisa karyawan diberikan keringanan selama setahun,” kata dia. (*) 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved