Corona Indonesia

Agar Indonesia Terhindar dari Krisis, Lembaga Riset Sarankan Pusat Keluarkan 7 Kebijakan Ini

Perbedaan tingkat fatality rate di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
ILUSTRASI Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Selasa, 24 Maret 2020 

TRIBUN-BALI.COM - Center of Reform on Economics (CORE) mengusulkan tujuh kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak negatif terhadap ekonomi dari mewabahnya virus corona atau Covid-19.

CORE dalam keterangannya, Minggu (29/3/2020), memaparkan dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut.

Perbedaan tingkat fatality rate di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini, selain dukungan sistem dan perilaku masyarakat.

Sebagai contoh, Pemerintah China yang memberlakukan lockdown khususnya di Provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu.

Dewan Minta Agar Karantina Mandiri PMI Asal Bali Tetap Diawasi

Pemerintah Provinsi Hubei China Tak Temukan Laporan Kasus Baru Virus Corona Selama 6 Hari Kebelakang

Per 1 April, McDonalds Indonesia Tutup Sementara Layanan Makan di Tempat

Namun, kebijakan itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Beberapa klaim kesiapan penanganan Covid-19 telah diumumkan pemerintah termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan Covid pada ekonomi domestik (Stimulus Ekonomi I, II dan III) patut diapresiasi.

Meskipun demikian, CORE Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat, antara lain:

Pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Lalu menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya.

Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah.

Halaman
123
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved