RUU Omnibus Law

Tiga Konfederasi Serikat Buruh Siap Turun ke Jalan Hadang Pembahasan RUU Omnibus Law

Tiga konfederasi serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan rapat dalam waktu dekat

Tribun Bali/I Putu Supartika
ILUSTRASI Aksi menolak RUU Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Kamis (6/2/2020). 

TRIBUN-BALI.COM - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah yang bersikukuh tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 mendapat protes keras dari kelompok buruh.

Buruh pun bersiap melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes rancangan undang-undang sapu jagat yang isinya dinilai mendegradasi hak-hak dan perlindungan terhadap buruh itu.

Tiga konfederasi serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk merespons perkembangan terbaru ini.

Ketiga konfederasi itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang dipimpin Elly Rosita Silaban.

Pembatasan Akses ke Panjer Ditiadakan Malam Ini Karena Tumpek Kulut, Lurah: Kami Senang Warga Sembuh

Inggris Kaji Kebijakan Lockdown Dibuka Akhir Mei, Pastikan Dulu Penyebaran Virus Corona Melambat

Pasien Covid-19 Asal Padangsambian Kaja Denpasar Telah Dipulangkan, Begini Kata Perbekel

Ketiga konfederasi itu menyebut mempunyai anggota sekitar 2 juta orang.

Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional yang membawahi 12 federasi buruh dan dua lembaga swadaya masyarakat peduli perburuhan juga bersiap akan melakukan aksi unjuk rasa jika DPR dan pemerintah tetap berkukuh melanjutkan pembahasan.

Gerakan ini memiliki 800.000 anggota dan ikut membawahi federasi pekerja di sektor pariwisata, salah satu industri yang paling terpukul pandemi Covid-19.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono, Kamis (2/4/2020), mengatakan, kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU kontroversial itu di tengah situasi pandemi saat ini.

“Buruh akan melakukan perlawanan untuk menolak omnibus law. Termasuk dengan melakukan aksi unjuk rasa,” kata Kahar.

Pelaksanaan aksi akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat tiap konfederasi yang tergabung dalam MPBI.

Halaman
12
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved