Breaking News:

Corona di Indonesia

PPP Minta Bank Pemerintah Realisasikan Janji Presiden Soal Penundaan Pembayaran Kredit

PPP meminta sektor perbankan, khususnya bank BUMN menjalankan kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak corona

Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
Dok PPP
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi (tengah). PPP Minta Bank Pemerintah Realisasikan Janji Presiden Soal Penundaan Pembayaran Kredit 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 atau Corona semakin membuat kekhawatiran di masyarakat.

Pasalnya, pandemi ini juga berdampak luas di masyarakat, termasuk sektor ekonomi.

Sektor ekonomi yang mandek ini membuat banyak masyarakat kesulitan membayar kreditnya di perbankan.

Hal ini membuat snggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta sektor perbankan, khususnya bank BUMN menjalankan kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak akibat corona (Covid-19).

Pasalnya, menurutnya banyak masyarakat belum dapat merasakan kebijakan yang dijanjikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saat ini masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan keringanan tersebut. Apakah setelah pidato presiden terkait stimulus disampaikan, masyarakat terdampak corona secara otomatis sudah tidak perlu membayar kredit selama enam bulan," kata Baidowi yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI dalam keterangan persnya yang diterima Tribun Bali, Minggu (5/4/2020).

Ia menambahkan, dengan kondisi perekonomian yang lesu, banyak masyarakat yang kesulitan membayar berbagai cicilan di bank, seperti kredit bulanan rumah sederhana, Kredit UMKM dan lainnya.

Bahkan, banyak masyarakat yang penghasilannya jauh menurun dalam dua bulan terakhir, sementara beban cicilan dan biaya hidup masih tetap.

"Bank-bank pemerintah harus bisa menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan presiden ini di tengah-tengah masyarakat. Jika harus ada syarat yang perlu dipenuhi debitur, mereka harus melakukan sosialisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya," jelas Baidowi.

Baidowi menyebut, DPR telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam melakukan langkah strategis guna menangani dampak pademi Covid-19.

Salah satunya dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Semua kebijakan pemerintah yang dinilai bisa membantu masyarakat di tengah kondisi sulit seperti ini akan selalu disupport oleh DPR," tambah Baidowi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintah OJK untuk memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp 10 miliar, berdasarkan ketepatan membayar dan restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.

Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved