Corona di Indonesia

Akademisi Minta DPR Fokus ke Fungsi Pengawasan & Anggaran, Kawal Perppu 1/2020 Selama Pandemi Corona

DPR seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja diterbitkan

Tribunnews
ILUSTRASI Sidang DPR RI 

TRIBUN-BALI.COM - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda sementara waktu fungsi legislasi yang dimilikinya selama masa pandemi Covid-19.

DPR seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo akhir Maret lalu.

Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

 "Bahwa dalam kondisi saat ini, fungsi legislasi DPR dinonaktifkan sementara," kata Charles dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Penyakit Penyerta Ini Diduga Pemicu Tingginya Angka Kematian Pasien Corona di Amerika Serikat

Dulu Ditolak Penerbit, Kini Novel Pandemi Global Ini Akhirnya Rilis, Dulu Disebut Tak Masuk Akal

5 Zodiak Terkenal Paling Halu dan Suka Berkhayal: Selalu Punya Dunia Sendiri, Pisces Urutan Pertama!

Ia mengatakan, Perppu 1/2020 yang lahir atas dasar kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut, seharusnya mendapatkan pengawalan yang ketat dari DPR.

 Sebab, jumlah anggaran yang hendak dialokasikan pemerintah serta realokasi sejumlah anggaran dari kementerian/lembaga untuk penanganan Covid-19 cukup besar.

 "Awasi perppu itu, awasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), awasi proses keluar masuk barang, termasuk awasi anggaran juga yang lebih dari Rp 400 triliun," kata dia.

 Saat ini, ada tiga rancangan undang-undang (RUU) yang cukup disorot masyarakat karena DPR hendak meloloskannya.

 Dua di antaranya yaitu RUU Pemasyarakatan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bahkan ditargetkan disahkan pekan ini.

Sementara, RUU Cipta Lapangan Kerja dalam bentuk omnibus law akan mulai dibahas di Badan Legislasi DPR. Menurut Charles, ketiga RUU tersebut tidak memiliki urgensi untuk dibahas dalam waktu dekat.

Selain itu, substansi di dalam ketiga RUU itu yang dinilai masih memuat sejumlah persoalan. (*)

Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved