1.981 Karyawan Dirumahkan dan 122 Orang Kena PHK di Buleleng

Pemkab Buleleng akan berupaya memberikan bantuan kepada korban dampak virus corona ini melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS),

Net
Ilustrasi PHK 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Wabah virus corona atau covid-19 mengakibatkan 1.981 karyawan di Buleleng terpaksa di rumahkan, dan 122 karyawan di PHK. 

Mereka rata-rata bekerja di sektor pariwisata.

Untuk itu, Pemkab Buleleng akan berupaya memberikan bantuan kepada korban dampak virus corona ini melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), serta Kartu Prakerja. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti Koriawan dikonfirmasi Jumat (10/4/2020) mengatakan, untuk karyawan yang di rumahkan, masih tetap mendapatkan gaji, namun dibayar sesuai dengan jam kerja.

Periksa & Data Warga, Banjar Suwung Batan Kendal Denpasar Antisipasi Penularan Covid-19 Sejak Dini

Bali United Ajak Semua Elemen Kumpulkan Donasi untuk Menangani Covid-19

Biasanya untuk karyawan yang dirumahkan itu, bekerja dua atau tiga kali dalam seminggu. 

 Sementara untuk karyawan yang di PHK, tercatat baru terjadi di salah satu hotel kawasan Kecamatan Gerokgak.

Meski telah mem-PHK para karyawannya, pihak hotel ditegaskan Koriawan tetap memberikan lima kali insentif gaji, serta santunan uang tali kasih, sesuai dengan perjanjian antara pihak management hotel dan pekerja. 

 Koriawan pun mengimbau kepada para pekerja yang ter-PHK atau di rumahkan, untuk segera mendaftar secara online di laman Prakerja.go.id, agar bisa mendapatkan Kartu Prakerja, program dari pemerintah pusat.

Sebab, melalui kartu tersebut, peserta bisa mendapatkan bantuan insentif.

"Untuk kuota dan petunjuk teknis dari Kartu Prakerja itu kami belum mendapatkan informasi dari Pemprov Bali. Yang jelas, dana dari pemerintah pusat untuk program Kartu Prakerja itu mencapai Rp 20 Triliun, untuk seluruh Indonesia," terangnya. 

 Terpisah, Sekda Buleleng, Gede Suyasa menjelaskan, untuk menangani masyarakat atau keluarga terdampak virus corona juga telah dibuat kebijakan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Saat ini, program JPS diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dimana jumlah masyarakat Buleleng yang masuk DTKS sebanyak 68. 005 KK.

 Dari jumlah itu, 38.557 KK diantaranya mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari pemerintah pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved