Pengusaha Pariwisata di Klungkung Pelanggar Sempadan Tebing Akan Diampuni

Izin bersyarat ini diberikan untuk hotel, retsoran, dan vila yang melanggar sempadan pantai, jalan, maupun tebing yang dibangun sebelum tahun 2020.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Sejumlah akomodasi pariwisata yang didirikan di atas tebing di Nusa Penida . 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Para pemilik usaha yang melanggar sempadan di Klungkung, hingga saat ini belum bisa mengajukan izin bersyarat ke pemerintah.

Sebab, Dinas PU belum bisa mengeluarkan sertifikat laik fungsi (SLF), sebagai salah satu persyaratan administrasi pengajuan izin bersyarat tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP)
Klungkung Anak Agung Lesmana menjelaskan, hingga saat ini pihaknya memang belum bisa menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF) untuk permohonan izin bersyarat.

Sebab, permohonan tenaga ahli ke Unud Denpasar belum ada jawaban.

Padahal, tenaga ahli dari pihak Unud tersebut akan ditugaskan dalam tim penerbit SLF.

“Kami sudah bersurat ke Universitas Udayana, untuk minta informasi siapa saja tenaga ahli yang diberikan ke kami. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Universitas Udayana kan masih libur karena pandemi Covid-19," ungkap AA Lesmana, Senin (13/4/2020).

Secara otomatis program izin bersyarat belum bisa dilaksanakan.

Karena, SLF merupakan peryaratan dasar dalam pengurusan izin bersyarat.

"Dalam SLF, dikaji apakah suatu bangunan itu secara struktur memenuhi syarat dan sesuai dengan perspektif teknik sipil," jelas AA Lesmana.

AA Lesmana tetap berharap program ini berjalan sesuai rencana karena tinggal menunggu jawaban dari Unud.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved