Presiden Minta Perluas Cakupan Pemeriksaan Spesimen dengan Pengujian PCR
Hingga saat ini, pemeriksaan melalui metode PCR telah menjangkau sebanyak 26.500 pemeriksaan.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction) dengan cara memperluas jangkauannya melalui penambahan lokasi atau lab pengujian.
Selain memperluas jangkauan tersebut, percepatan juga dimaksudkan untuk mengurangi antrean pemeriksaan sampel utamanya di daerah episentrum Covid-19.
"Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat lab-nya. Dulu hanya 3, sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan," ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).
Hingga saat ini, pemeriksaan melalui metode PCR telah menjangkau sebanyak 26.500 pemeriksaan.
• Selamat Jalan Dokter Soekotjo dan Dokter Sudadi, Total 28 Dokter Meninggal Karena Virus Corona
• Disebut Telah Membaik, Menhub Budi Karya Sumadi Negatif Virus Corona?
Namun, untuk mempercepat proses penanganan, Kepala Negara mengharapkan agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.
"Oleh sebab itu saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1 sampai 3 alat itu sudah bisa diinstal. Sehari 1 alat bisa 500 PCR. Berarti kalau 18 (alat) per hari bisa mengetes 9.000 PCR. Ini sangat baik," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya untuk mengintegrasikan semua data dan informasi mengenai pasien ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Data terpadu tersebut menyangkut soal jumlah pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, jumlah positif terpapar Covid-19, hingga yang sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Data-data tersebut selanjutnya dibuat agar mudah diakses oleh semua orang.
"Saya minta data-data dan informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," kata Presiden Joko Widodo.
