Pemilik Hotel Tak Boleh Menolak Jadi Tempat Karantina Kasus Covid, Bisa Dipidanakan

Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti menerbitkan Instruksi nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan fasilitas hotel/ penginapan sebagai tempat karantina.

Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. 

Keenam, Satpol PP bersinergi dengan Polri dan TNI melakukan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian pelaksanaan instruksi ini.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tabanan, I Putu Dian Setiawan mengatakan, hingga saat ini sudah ada 12 hotel atau penginapan yang disiapkan untuk tempat karantina PMI asal Tabanan.

Dari jumlah tersebut tersedia sekitar 135 kamar.

"Itu tersebar di seluruh Tabanan, seluruhnya sekitar 135 kamar," kata Dian, Minggu (19/4/2020).

Dia melanjutkan, pihaknya bersama jajaran masih melakukan koordinasi dengan seluruh akomodasi pariwisata yang ada di Tabanan untuk selanjutnya digunakan sebagai tempat karantina.

"Muspika masih menghubungi seluruh hotel dan vila serta penginapan yang ada di Tabanan," ucapnya.

"Dari jumlah tersebut, sudah 26 PMI yang ditampung sejak semalam (Sabtu malam)," sebutnya.

Mengenai Instruksi Bupati Tabanan nomor 4 Tahun 2020, Dian menyatakan sudah berlaku sejak ditandangani per 16 April.

"Jika (pemilik hotel atau vila) tak mengizinkan (untuk tempat karantina) akan dikenakan sanksi sesuai UU yang berlaku," tandasnya.

Menolak Akan Ditindak

Kasatpol PP Tabanan, Wayan Sarba mengatakan, pemilik hotel atau penginapan yang menolak dijadikan tempat karantina terancam pidana sesuai UU nomor 4 tahun 84 pasal 14. Sehingga ketika menolak akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Halaman
123
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved