Pemilik Hotel Tak Boleh Menolak Jadi Tempat Karantina Kasus Covid, Bisa Dipidanakan

Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti menerbitkan Instruksi nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan fasilitas hotel/ penginapan sebagai tempat karantina.

Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. 

"Kalau ada yang menolak ya sama saja melanggar UU. Jadi akan ditangani pihak kepolisian untuk sanksi pidananya," kata Sarba.

Sebagaimana diketahui, UU 4 tahun 1984 mengatur tentang wabah penyakit menular. Pasal 14 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Terkait sanksi apakah penyegelan dan pencabutan izin operasional akomodasi pariwisata yang menolak, Sarba menyatakan belum sejauh itu.

Namun, bisa saja berlaku pencabutan izin tersebut jika tidak melaksanakan fungsi sesuai izin yang diberikan.

"Sampai saat ini belum ada laporan seperti itu (penolakan dari hotel atau penginapan)," ungkapnya.

Dia menyebutkan, untuk hotel atau penginapan yang sudah siap dijadikan tempat karantina akan dijaga ketat pihak TNI dan Polri.

“Semua personel Satpol PP kita siapkan untuk pengamanan kebijakan daerah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tabanan. Kami juga bersinergi dengan TNI dan Kepolisian," pungkasnya. (*)

UU 4 tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved