Breaking News:

Pemilik Hotel Tak Boleh Menolak Jadi Tempat Karantina Kasus Covid, Bisa Dipidanakan

Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti menerbitkan Instruksi nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan fasilitas hotel/ penginapan sebagai tempat karantina.

Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pemkab Tabanan kembali menyiapkan akomodasi pariwisata untuk dijadikan tempat karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang.

Total ada 12 akomodasi pariwisata yang tersebar di seluruh Tabanan. Kapasitasnya sekitar 135 kamar.

Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti juga menerbitkan Instruksi nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan fasilitas hotel atau penginapan sebagai tempat isolasi terintegrasi PMI dan rumah singgah bagi tim medis yang menangani pasien Covid-19.

Dalam instruksi bupati tertulis enam poin. Di antaranya, kepada pemilik hotel wajib memberikan izin kepada Pemkab, kecamatan, desa dan desa adat yang memerlukan sebagai tempat isolasi terintegrasi PMI dengan segala fasilitas yang ada.

Pembayaran mengikuti aspek kemanusiaan dalam situasi bencana nasional setinggi-tingginya Rp 200 ribu.

Kedua, pemilik hotel yang tak mengizinkan menjadi tempat isolasi PMI dan rumah singgah tenaga medis, akan dikenakan sanksi.

Ketiga, Pemkab Tabanan mempersiapkan tempat khusus untuk isolasi PMI dan rumah singgah yang menangani Covid-19 atas beban APBD dan bantuan lainnya yang sah.

Pemkab Tabanan akan melakukan sterilisasi terhadap hotel atau penginapan dari aspek kesehatan setelah wabah ini berakhir.

Keempat, camat mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penempatan PMI di wilayah masing-masing.

Kelima, perbekel dan bendesa adat berkewajiban menerima kedatangan PMI dan tim medis yang menangani pasien Covid-19 serta melakukan pengawasan serta pengamanan sesuai protokol yang berlaku.

Keenam, Satpol PP bersinergi dengan Polri dan TNI melakukan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian pelaksanaan instruksi ini.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tabanan, I Putu Dian Setiawan mengatakan, hingga saat ini sudah ada 12 hotel atau penginapan yang disiapkan untuk tempat karantina PMI asal Tabanan.

Dari jumlah tersebut tersedia sekitar 135 kamar.

"Itu tersebar di seluruh Tabanan, seluruhnya sekitar 135 kamar," kata Dian, Minggu (19/4/2020).

Dia melanjutkan, pihaknya bersama jajaran masih melakukan koordinasi dengan seluruh akomodasi pariwisata yang ada di Tabanan untuk selanjutnya digunakan sebagai tempat karantina.

"Muspika masih menghubungi seluruh hotel dan vila serta penginapan yang ada di Tabanan," ucapnya.

"Dari jumlah tersebut, sudah 26 PMI yang ditampung sejak semalam (Sabtu malam)," sebutnya.

Mengenai Instruksi Bupati Tabanan nomor 4 Tahun 2020, Dian menyatakan sudah berlaku sejak ditandangani per 16 April.

"Jika (pemilik hotel atau vila) tak mengizinkan (untuk tempat karantina) akan dikenakan sanksi sesuai UU yang berlaku," tandasnya.

Menolak Akan Ditindak

Kasatpol PP Tabanan, Wayan Sarba mengatakan, pemilik hotel atau penginapan yang menolak dijadikan tempat karantina terancam pidana sesuai UU nomor 4 tahun 84 pasal 14. Sehingga ketika menolak akan ditangani oleh pihak kepolisian.

"Kalau ada yang menolak ya sama saja melanggar UU. Jadi akan ditangani pihak kepolisian untuk sanksi pidananya," kata Sarba.

Sebagaimana diketahui, UU 4 tahun 1984 mengatur tentang wabah penyakit menular. Pasal 14 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Terkait sanksi apakah penyegelan dan pencabutan izin operasional akomodasi pariwisata yang menolak, Sarba menyatakan belum sejauh itu.

Namun, bisa saja berlaku pencabutan izin tersebut jika tidak melaksanakan fungsi sesuai izin yang diberikan.

"Sampai saat ini belum ada laporan seperti itu (penolakan dari hotel atau penginapan)," ungkapnya.

Dia menyebutkan, untuk hotel atau penginapan yang sudah siap dijadikan tempat karantina akan dijaga ketat pihak TNI dan Polri.

“Semua personel Satpol PP kita siapkan untuk pengamanan kebijakan daerah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tabanan. Kami juga bersinergi dengan TNI dan Kepolisian," pungkasnya. (*)

UU 4 tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved