Dalam Sidang BPR Suryajaya Ubud, Ahli Sebut Penyimpangan SOP oleh Pimpinan Bank Adalah Pidana

Sidang dugaan penggelapan oleh taller Bank Suryajaya Ubud, memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli,

Istimewa
Sidang BPR Suryajaya Ubud 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sidang dugaan penggelapan oleh taller Bank Suryajaya Ubud, memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli, Selasa (21/4/2020).

Adapun saksi ahli pidana yang didatangkan ialah, Dewi Bunga, SH., MH.

Saksi ahli menjelaskan, dalam sidang tersebut bahwa mekanisme untuk menjamin suatu alat bukti elektronik dapat dijamin keutuhannya secara hukum, harus diperiksa dalam Laboratorium Kriminal.

Dewi Bunga mengatakan, jika terjadi tindak pidana perbankan dalam hal ini sistem perbankan, maka pimpinan juga harus bertanggung jawab.

Pemprov Bali Nyatakan Jenazah PMI Asal Bali yang Meninggal di AS Tak Akan Dipulangkan

Ikut Perangi Covid-19, Tim Relawan Muhammadiyah Denpasar Bagikan Ratusan Masker

Sempat Kontak dengan Pasien Positif Corona, 19 Warga Bungaya Kangin Karangasem Pilih Isolasi Mandiri

“Pimpinan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa dalam kasus dugaan penggelapan uang nasabah mencapai Rp 7,4 miliar.

Dalam hal ini, terdakwa tunggal yakni teller bank, NWPLD.

Kuasa Hukum Terdakwa dari Gendo law office menyebut ada berbagai ketidak beresan dalam perkara ini.

Saksi ahli menjelaskan, bahwa SOP tidak boleh disimpangi karena masing-masing memiliki tanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai SOP.

Sehingga penyimpangan tersebut melawan aturan perusahaan, hukum bahkan Undang-Undang.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved