Dalam Sidang BPR Suryajaya Ubud, Ahli Sebut Penyimpangan SOP oleh Pimpinan Bank Adalah Pidana

Sidang dugaan penggelapan oleh taller Bank Suryajaya Ubud, memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli,

Istimewa
Sidang BPR Suryajaya Ubud 

Atas pernyataan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa, I Wayan Gendo Suardana menanyakan konsekuensi dari penyimpangan SOP secara sadar.

Oleh saksi ahli dijawab, “Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja tersebut itu dipertanggung jawabkan secara hukum”, ujarnya.

Gendo menanyakan apakah yang menjadi ukuran daya paksa, misalkan ada pegawai yang diperintah atasannya dan tidak ada cctv yang merekam kejadian tersebut ataupun tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut.

Pegawai tersebut sudah protes namun pimpinan tetap memaksa atas nama kewenangan.

“Apakah contoh saya itu berkualifikasi Overmacht (keadaan memaksa)?” tanya Gendo.

Ahli menjelaskan, bahwa ukuran daya paksa adalah kekuasaan yang tidak bisa dilawan karena ketidak berdayaan bawahannya, karena pimpinan memiliki kewenangan atau pegawai memiliki itikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Semua ini adalah dari alasan penghapus pidana”, tegasnya. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved