Corona di Bali

DPRD Klungkung Pangkas Anggaran Rp 22 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Klungkung melakukan rapat, membahas rasionalisasi anggara terkait penanganan Covid-19

Dok Klungkung
Kepala DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. DPRD Klungkung Pangkas Anggaran Rp 22 Miliar untuk Penanganan Covid-19 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Klungkung melakukan rapat, membahas rasionalisasi anggara terkait penanganan Covid-19 di Klungkung, Bali, Selasa sore (21/4/2020). 

Dari hasil pembahasan itu, DPRD Klungkung rela memangkas anggarannya hingga Rp 22 miliar untuk penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom menegaskan, dalam rapat tersebut dilakukan rasionalisasi beberapa kegiatan atau program dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Sumber pemasukan dipastikan turun, sementara kita di daerah kekurangan anggaran untuk penanganan Covid-19 sampai beberapa bulan ke depan. Sehingga beberapa kegiatan memang harus dirasionalisasi," ungkap AA Gde Anom saat ditemui di ruangannya, Rabu (22/4/2020)

Pihaknya meminta rasionalisasi anggaran dilakukan dengan cermat, seihingga pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tepat sasaran. 

Bahkan, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyisiran anggaran kembali, jika Pemkab Klungkung mengalami krisis anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Rasionalisasi anggaran oleh TAPD jangan lagi menambah sakit pegawai, demikian juga menambah beban masyarakat. Kita saat ini sudah sakit menghadapi pandemi Covid-19,” tandas Agung Anom.

Pemangkasan anggaran dewan selain sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan lembaga dewan atas situasi saat ini, juga sebagai kepatuhan lembaga dewan mengikuti keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 

Secara umum isi keputusan bersama itu, meminta kepala daerah melakukan penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah.

“Pandemi Covid-19 adalah masalah global. Masalah kita semua, dan dampaknya juga dirasakan semua orang. Kami bangga dewan melihat penanganan pandemi Covid-19, serta dampak sosial yang ditimbulkannya menjadi persoalan yang amat penting dan menjadi perioritas,” kata Gung Anom.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved