Pro Kontra Program Kartu Prakerja, Pimpinan Komisi VI DPR RI: Pemerintah Ingin Beri Kail dan Umpan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polemik Kartu Prakerja di masa pandemi Corona atau Covid-19 menyeruak di masyarakat.

Bahkan, berbagai kritikan ditujukan kepada program pemerintah tersebut.

Ini membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer angkat bicara.

Ia menjawab berbagai kritikan yang terjadi di masyarakat tersebut.

• Demokrat Tarik Diri dari Panja RUU Cilaka Dkk, PSR: Kita Fokus Bantu Masyarakat Perangi Corona

• Bertambah Satu Warga Denpasar Positif Covid-19 Meninggal Dunia

• Tabanan Akan Fokuskan Penanganan Covid-19 di RS Nyitdah, Satu Pasien Positif Terkonfirmasi Sembuh

Kepada Tribun Bali, ia mengatakan bahwa program tersebut justru sangat relevan dan tepat dilakukan di masa masyarakat sedang sibuk berperang melawan pandemi tersebut.

"Ya harus utuh dong dalam mempelajari skema yang ada di Kartu Prakerja. Justru ini sangat relevan dalam menghadapi pandemi ini," ujarnya Rabu (22/4/2020) malam.

Demer juga mengungkap bahwa kartu tersebut justru tidak saja menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut.

Tetapi, hal tersebut juga bagian dari upaya nyata untuk memastikan agar warga negara yang belum memiliki kemampuan skill dan keterampilan di dunia kerja akan dilatih serta dibina agar SDM-nya mumpuni.

"Ini solusi yang tepat dan pas, ini bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan agar warganya mendapat hak-haknya," ujarnya.

Ia juga mengaku, bahwa pemerintah akan terus hadir memberikan kemampuan dan peluang kerja kepada mereka.

"Kita tidak mau kasih umpan saja, kalau uang kan umpan, kita juga mau kasih pancing. Jadi pemerintah juga akan memberikan networking kepada masyarakat yang nantinya ikut dalam pelatihan tersebut," ujar Politikus Golkar tersebut.

Terkait metode daring yang digunakan, ia berpandangan hal tersebut sejalan imbauan pemerintah menghadapi Covid-19 melalui physical distancing.

"Tidak mungkin proses peningkatan skill di saat mewabahnya Covid-19 ini dengan metode konvensional, malah harus dengan menggunakan daring," ujarnya

"Selain bahwa pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan pengetahuan atau skill, dia juga akan mendapatkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama menjadi peserta program tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Deddy Yevri Sitorus menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang implementasi program Kartu Pra Kerja.

Menurutnya, distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona agar tidak semakin meluas.

"Menurut saya, program Kartu Pra Kerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat," kata Deddy dalam keterangannya.

Wakil Rakyat dari Kalimantan Utara itu menjelaskan, masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Pra Kerja.

Jika itu terjadi, kata Deddy, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.

Deddy khawatir, manfaat program Kartu Pra Kerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah.

Belum lagi risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini.

"Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi," ujar Deddy.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dampak ekonomi akibat krisis Covid-19 sudah dirasakan masyarakat.

Dalam kondisi yang khusus ini, kata Deddy, maka harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.

"Anggap saja dana Kartu Pra Kerja itu seperti dana bergulir, koperasi simpan pinjam misalnya. lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar," kata Deddy.

Dengan begitu geliat ekonomi tercipta karena uangnya tidak masuk ke pemain start up saja. Menurut Deddy, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi.

"Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya," ungkapnya. (*)