Corona di Bali

Pemprov Bali Tunda Tambah Saham Sebesar Rp 50 Miliar di BPD Bali, Fokus Tangani Corona

Sebenarnya pemerintah provinsi Bali berencana menambah penyertaan modal di BPD Bali sebesar Rp 50 miliar,

Tribun Bali/Ida Ayu Made Sadnyari
Ilustrasi buku tabungan BPD Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemprov Bali sejak lama berencana menambah saham atau penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Rencana tersebut sudah bergulir sejak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran (TA) 2020 pada akhir 2019 lalu.

Pemprov Bali berencana meningkatkan penyertaan modal di BPD Bali agar bisa menjadi pemilik saham mayoritas mencapai 51 persen. Guna mencapai angka tersebut, Pemprov Bali berencana menambah modal penyertaan di bank plat merah milik daerah itu sebesar Rp 50 miliar. Namun, rencana tersebut ditunda karena dana Rp 50 miliar direalokasi guna menangani pandemi Covid-19.

“Sebenarnya pemerintah provinsi Bali berencana menambah penyertaan modal di BPD Bali sebesar Rp 50 miliar, tetapi karena ada peristiwa ini maka rencana tersebut ditunda dan anggarannya dipakai untuk penanganan Covid-19,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.

Imbas Covid-19, Rencana Pemprov Bali Tambah Saham di BPD Bali Ditunda 

Hal itu dikatakan Koster saat konferensi pers mengenai skema dan kebijakan Covid-19 di rumah jabatannya, Kamis (23/04/2020) yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Berdasarkan situs resmi BPD Bali, kepemilikan saham Pemprov Bali per November 2019 yakni sebesar 34,21 persen. Persentase ini kalah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang kepemilikan sahamnya mencapai 44,53 persen.

Dampak Corona, BPD Bali Akan Restrukturisasi Sesuai Arahan OJK

Kemudian kepemilikan saham BPD Bali secara berturut-turut diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar 8,76 persen, Pemkab Buleleng 2,60 persen, Pemkab Karangasem 2,20 persen, Pemkab Jembrana 2,06 persen, Pemkab Klungkung 1,75 persen, Pemkab Tabanan 1,71 persen, Pemkab Gianyar 1,42 persen dan Pemkab Bangli 0,76 persen. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Kambali
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved