Golkar Bali Tunda Survei Balon Pilkada 2020 Karena Pandemi Corona

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perang melawan pandemi Covid-19 atau virus Corona masih terus berlangsung.

Hal ini membuat berbagai sektor ikut terdampak pandemi Covid-19, tidak terkecuali Pilkada 2020 yang sedianya akan dilaksanakan 23 September mendatang.

Hal ini membuat berbagai parpol mulai merancang strategi baru menghadapi Pilkada 2020.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yakni masing-masing 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Untuk Bali ada 6 kabupaten/kota yang akan melaksanakannya, diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem.

Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Gde Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan, pihaknya terpaksa menunda survei para bakal calon (balon) yang akan bertarung di pesta demokrasi daerah tersebut.

Padahal rencana survei akan digelar April ini.

Hanya bakal calon kepala daerah yang mendapat surat tugas dari DPP Golkar beberapa waktu lalu, yang sempat disurvei oleh DPP Golkar.

"Kami terpaksa tunda dulu, jadi yang baru disurvei yang sudah dapat surat tugas DPP," ujarnya, Kamis (23/4/2020).

Ia menjelaskan, ada dua balon yang sudah disurvei dan mendapatkan surat tugas atau rekomendasi sementara dari partai berlambang pohon beringin.

Untuk Pilkada Karangasem 2020, Golkar menetapkan I Gusti Ayu Mas Sumatri sebagai calon bupati dan I Made Sukerena sebagai calon wakil bupati.

Untuk Pilkada Bangli 2020, Golkar menetapkan I Made Subrata sebagai calon bupati dan Ngakan Made Kutha Parwata sebagai calon wakil bupati.

Saat disinggung mengenai alasan penundaan survei tersebut, ia mengatakan penundaan ini dikarenakan wabah virus Corona yang melanda tanah air.

DPP Golkar juga sedang membantu pemerintah Indonesia dalam melawan dan mencegah Covid-19.

"Belum tahu kapan survei akan digelar untuk para bakal calon ini, masih fokus Covid-19 dulu," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Pun begitu, ia menegaskan partainya memilih Pilkada 2020 dilaksanakan pada akhir tahun ini atau 9 Desember mendatang.

Pihaknya, beralasan berdasarkan prediksi pandemi ini akan berakhir pada bulan Juli 2020 nanti.

Sehingga menurutnya tidak perlu ditunda sampai tahun depan karena justru akan merugikan masyarakat.

"Pandemi ini kan kira-kira sampai Juli, jadi ngapain harus tunggu sampai tahun depan, kasihan masyarakat juga jadi korban karena kan banyak pimpinan daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2021 awal," ujarnya.

Hal ini membuat pihaknya tetap melakukan berbagai persiapan menghadapi Pilkada 2020, seperti menjalin koalisi.

Seperti diketahui, Golkar bersama empat partai yakni Demokrat, NasDem, Hanura dan PSI bersepakat membangun koalisi bersama di Pilkada 2020.

"Kalau koalisi kan tetap jalin komunikasi," ucapnya.

Sebelumnya, Golkar telah menggandeng 10 lembaga survei menjelang Pilkada 2020.

Adapun lembaga survei yang menjadi rekanan Golkar, yakni Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Surabaya yang dipimpin Muhammad Asfar, Indikator Politik yang dipimpin Burhanuddi Muhtadi, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipimpin Sirojudin Abbas.

Lalu, Charta Politika yang dipimpin Yunarto Wijaya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Djayadi Hanan, Indo Barometer yang dipimpin M Qodari, Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Barkah Pattimahu, Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda, serta LSI yang dipimpin Denny JA.

Golkar sengaja menggandeng lembaga survei yang telah diketahui rekam jejaknya untuk memberi rekomendasi calon pemimpin yang laik ikut Pilkada 2020.

Pasalnya, Golkar memprioritaskan kadernya maju dalam Pilkada 2020.

Untuk itu, Golkar bakal memperhatikan popularitas, elektabilitas dan kemampuan logistik.

“Kami akan melihat hasil survei dari lembaga-lembaga yang kami rekomendasikan. Sehingga, Golkar mendapat kader terbaik dan siap bertarung pada pilkada 2020,” kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus.

(*)