Badung Akan Pakai Dana LPD Jika Pemkab Kehabisan Anggaran Tangani Corona

Dalam kondisi memaksa jika pandemi berkepanjangan dan pemerintah sudah tidak memiliki anggaran, di sinilah harus ada opsi dari pemerintah.

kompas.com
Ilustrasi Uang - Pemkab Badung lirik dana LPD jika pandemi corona berkepanjangan. 

BADUNG, TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Badung melirik dana Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) untuk kebutuhan pangan masyarakat bila nanti cadangan keuangan daerah habis namun pandemi corona masih berlanjut.

Dana LPD diincar karena sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Badung telah mati suri akibat wabah Covid-19. Bahkan dana yang tersisa kabarnya sudah sebagian besar diarahkan untuk penanganan corona.

"Pemerintah harus memiliki opsi jika pandemi berkepanjangan. Yang kita pikirkan sekarang bukan hanya penanggulangan Covid-19 saja, tapi juga dampak sosial yang diakibatkan. Misalnya masalah kebutuhan pangan untuk masyarakat,” Kata Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, Rabu (29/4/2020).

Kata dia, dalam kondisi memaksa jika pandemi berkepanjangan dan pemerintah sudah tidak memiliki anggaran, di sinilah harus ada opsi dari pemerintah. Sehingga pihaknya memikirkan akan memaksimalkan peranan LPD yang notabene milik desa adat.

“Pandemi berkepanjangan, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, masyarakat juga butuh pangan. Harus ada opsi dalam kondisi ini, pemerintah bisa saja mengeluarkan surat hutang, tapi kami memiliki pemikiran memaksimalkan peranan LPD,” katanya.

Pejabat asal Pecatu ini mengatakan, alasannya memilih dana LPD itu lantaran akan terjadi multiplayer effect yang baik untuk LPD itu sendiri maupun untuk masyarakat. Pihaknya menyebutkan LPD di Badung yang memiliki dana yang cukup besar, bisa mendanai kebutuhan pangan masyarakat setempat.

Penggunaan dana LPD ini akan dipertanggungjawabakan atau menjadi tanggungjawab pemerintah, baik pokok maupun beban bungannya.

“Misalkan tiap kepala keluarga kebutuhannya Rp 250 ribu per minggu atau Rp 1 juta per bulan. Dana inilah yang diambil dari LPD, dan dikelola oleh banjar atau perbekel yang digunakan untuk membeli sembako,” ujar dia.

Adi Arnawa mengatakan, untuk pembelian sembako dan bahan pangan, juga wajib dari wilayah setempat agar hasil produksi petani dapat disalurkan. Di sisi lain perputaran dana di LPD tetap bisa berlangsung.

“Perlu kami tegaskan, opsi ini tidak ada pembebanan ke masyarakat. Untuk pembayaran ke LPD baik pokok maupun bunga menjadi tanggung jawab pemerintah. Mekanismenya bisa berupa bansos yang dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya. Misalkan opsi ini dilaksanakan tahun 2020, maka anggarannya akan dipasang tahun 2021,” tandasnya. 

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: I Putu Darmendra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved