Gubernur Bali Diminta Keluarkan SE Lindungi Buruh dari PHK Saat Pandemi Corona

Kami paham saat ini kondisi sulit tapi melakukan PHK buruh di saat seperti ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Tribun Bali
Massa memadati aksi damai May Day di Renon, Denpasar, Selasa (1/5/2018). Tahun ini May Day tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun seruan buruh akan kesejahteraan tetap didengungkan melalui media sosial. 

DENPASAR, TRIBUN-BALI.COM - Hari buruh sedunia kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, ratusan buruh atau pekerja di Bali rutin menggelar unjuk rasa di kawasan Lapangan Renon, Denpasar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budidarsana mengatakan, tak ada aksi turun ke jalan pada May Day kali ini.

"Kami menghormati imbauan dari pemerintah," kata Rai Budi Darsana, Jumat (1/5/2020).

Ia yang biasanya rutin menjadi koordinator aksi saat May Day di Bali ini berharap agar pemerintah Bali khususnya Gubernur Bali melindungi rakyat atau pekerja di Bali dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami paham saat ini kondisi sulit tapi melakukan PHK buruh di saat seperti ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan," katanya

Hingga saat ini, FSPM, Rai belum melihat perlindungan nyata dari Gubernur Bali terhadap pekerja di Bali.

"Belum ada satupun imbauan atau SE (surat edaran) untuk pengusaha agar tidak melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya tanpa upah," ungkap Rai.

Rai mengaku sangat kecewa dengan pemerintah. Sebab selama ini pekerja di sektor pariwisata memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar terhadap negara.

"Tetapi tidak diperhatikan dengan serius oleh Gubernur Bali," pungkasnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved