Taller Bank Dituntut 7 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sebut Tuntutan JPU Tidak Manusiawi

Sidang taller PT BPR Suryajaya Ubud, dengan terdakwa NWPLD telah memasuki agenda tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Istimewa
Foto: Sidang teller PT BPR Suryajaya Ubud di Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (30/4/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sidang taller PT BPR Suryajaya Ubud, dengan terdakwa NWPLD telah memasuki agenda tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gianyar di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali,  Kamis (30/4/2020).

Terdakwa dituntut tujuh tahun penjara.

Kuasa hukum terdakwa dari Gendo Law Office keberatan, dan menilai tuntutan tersebut tidak manusiawi.

Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Gerakan #SumbangSuara Penggalangan Dana untuk Pekerja Harian Digagas oleh Gojek dan Slank  

6 Zodiak Ini Tidak Bisa Melepaskan Segala Hal yang Disayanginya, Aquarius Tak Mudah Melepaskan

Terlibat Peredaran Narkotik Jaringan Malaysia Aldo Ajukan Banding, Shiabul dan Thio Pikir-Pikir

Selain pidana penjara, terdakwa juga didenda sebesar Rp 10 miliar subsidair selama 6 bulan kurungan.

Kuasa Hukum Terdakwa, I Wayan Adi Sumiarta, Jumat (1/5/2020) menegaskan, pihaknya keberatan dengan semua tuntutan dari JPU.

Sebab menurut dia, tidak satupun alat bukti yang membuktikan kliennya melakukan tindakan-tindakan kejahatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa pada persidangan sebelumnya banyak fakta-fakta yang diabaikan oleh JPU.

Seperti dalam persidangan sebelumnya pihak BPR Suryajaya Ubud menggunakan alat bukti simulasi sebagai alat bukti dalam persidangan.

“Fakta persidangan diabaikan”, ujarnya.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved