Corona di Bali

Tabanan Waspadai Transmisi Lokal Covid-19, Komisi Gabungan di Dewan Kembali Bahas Hak Tenaga Medis

Secara umum pembahasan dalam rapat tersebut mengenai SK penugasan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Suasana saat rapat koordinasi antara DPRD dengan Pemkab Tabanan, Rabu (6/5). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN  - Komisi I dan IV DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Kesehatan, BRSU Tabanan serta UPT RS Nyitdah di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Rabu (6/5/2020).

Secara umum pembahasan dalam rapat tersebut mengenai SK penugasan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

Dinas Kesehatan menyatakan yang perlu dilakukan pencegahan agar tak terjadi transmisi lokal.

Rapat yang dibuka Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga ini membahas SK Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2020 tentang penugasan tenaga medis di RS Nyitdah.

Terima Pawisik Ini, Wakil Bupati Karangasem Wayan Arthadipa Tangkil ke Puri Gede Buleleng

Insentif Pekerja PHK & Dirumahkan Tak Kunjung Cair, Badung Malah Lakukan Pendataan Ulang Dari Nol

Dugaan Pencurian Pratima Berupa Ketu di Pura Taman Limut, Polsek Ubud Lakukan Penyelidikan

 Pihak DPRD mempertanyakan apakah tenaga medis sudah sesuai SK tersebut serta kualitas pelayanannya.

"Termasuk juga bagaimana realisasi yang dilaksanakan dan sejauh mana realisasi sebagai langkah prioritas yang diambil oleh pihak Pemda terutama Dinkes dan UPTD RS Nyitdah," katanya.

Made Dirga juga menyampaikan agar perangkat daerah terkait memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal baik Sarpras, APD, dan lainnya kepada masyarakat.

Ketua Komisi I, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menambahkan, tetap mengharapkan untuk tenaga kesehatan yang disusun pada SK Bupati terkait Tim Penangganan Pandemi Covid 19 yang terbagi menjadi dua tim. Yakni Tim pelaksanaan dalam pencegahan dan Tim Teknis. Dua tim tersebut sebanyak 574 orang.

"Sesuai dengan KMK Nomor 239 tahun 2020, bahwa besaran insentif dan santunan kematian untuk tenaga medis sudah ditetapkan. Maka, dalam perencanaan anggaran di Diskes sebesar Rp 6 Miliar harus direfocusing anggaran untukk tim penangganan covid-19," harapnya.

Anggota Komisi I, Gusti Nyomam Omardani menambahkan, hal yang paling penting dicermati adalah keterbatasan anggaran dalam pemberian insentif untuk tenaga medis harus dipahami dan diperhatikan dengan sumber tidak semua dari pusat, tetapi bisa di ambil dari APBD.

Halaman
12
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved