Sponsored Content

Kabupaten Badung Tidak Memberikan Sembako Kepada Seluruh Warganya, Ini Alasannya

Banyak masyarakat yang bertanya mengapa saat pandemi Covid-19 berkepanjangan seperti sekarang, pembagian paket sembako tidak diberikan secara merata

Istimewa
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Media sosial belakangan dibanjiri pertanyaan dan komentar pedas dari masyarakat termasuk di Kabupaten Badung, Bali.

Banyak masyarakat yang bertanya mengapa saat pandemi Corona atau Covid-19 berkepanjangan seperti sekarang, pembagian paket sembako tidak diberikan secara merata, atau kepada seluruh masyarakat.

Hal itu dilakukan lantaran Pemkab Badung punya alasan.

“Begitu ada intruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan refocussing anggaran (APBD) untuk penanganan Covid-19, Bapak Bupati langsung memerintahkan agar dialokasikan anggaran untuk pengamanan pangan bagi seluruh masyarakat Badung, tanpa terkecuali,”jelas Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa belum lama ini.

Pantau TOSS Karangdadi, Bupati Klungkung Sebut Pekerja Kurang Efektif

Tiba di Bali, 8 PMI Jembrana yang Bekerja di Kapal Carnival Splendor Diisolasi di Hotel Jimbarwana

5 Zodiak Ini Diramalkan Bertemu Jodohnya di Usia 20-an Hingga 50-an

Suiasa yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung ini mengungkapkan, anggaran yang dipasang untuk kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp 125.365.163.300.

Dana inilah yang awalnya hendak diarahkan pengadaan paket sembako bagi sebanyak 127.576 KK (Kepala Keluarga) warga Badung.

Dengan skenario awal tiap KK akan menerima paket sembako senilai Rp 150 ribu untuk 2 minggu atau Rp 300 ribu dalam sebulan.

Dengan rancangan awal pembagian sembako akan diberikan selama 3 bulan.

“Sudah menjadi tradisi, setiap ada pengarahan anggaran yang besar kita selalu meminta legal opinion dari Kejaksaan. Termasuk anggaran untuk sembako ini,”imbuhnya.

Nah, legal opinion dari Kejari Badung tersebut ternyata tidak membenarkan memberikan sembako kepada seluruh warga.

Hal itu lantaran Badung belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

“Karena kita belum ditetapkan berstatus PSBB , maka kita belum diperkenankan memberikan bantuan sembako kepada seluruh warga. Itu legal opinion dari Kajari Badung,”terang Suiasa.

Penetapan PSBB lanjut Suiasa, menjadi kewenangan pemerintah pusat, setelah suatu daerah memenuhi sejumlah kriteria.

Masih terkait pemberian sembako, akhirnya berikan kepada warga yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Dengan jumlah penerima sebanyak 6.443 KK Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan nilai paket Rp 500 ribu yang akan diberikan selama 3 bulan. (*).

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved