Pimpinan DPRD Karangasem Dorong Eksekutif Segera Distribusikan Bantuan Sembako

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Pimpinan DPRD Karangasem menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pejabat Eksekutive Pemda Karangasem, Jumat (8/5/2020) siang hari.

Rapat tersebut membahas tentang sembako yang disiapkan oleh pemerintah Karangasem melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah) III.

Rakor dihadiri Asisten II, Made Suama dan Kepala Disdukcapil Ni Ketut Puspakumari.

Dari DPRD hadir Ketua DPRD, Gede Dana.

Wakil Ketua I Nengah Sumardi, Wakil Ketua II Made Agus Kertiana, Wakil Ketua III Wayan Parka.

Ditambah Ketua Komisi I, Ketua Komisi III, dan Ketua Komisi IV DPRD.

• 6 Tips Agar Bisa Semangat Lagi Pasca di PHK dan di Pecat

• Kisah Perjalanan YouTuber Ferdian Paleka, dari Prank hingga Digunduli dan Ditelanjangi di Penjara

• Lima Lagu Indie Bali Ini Wajib Kamu Dengarkan Saat #dirumahaja, Dari DDH, SID, hingga Jangar

Dalam rapat koordinasi tersebut, pimpinan mendorong eksekutif segera mendistribusikan sembako yang dianggarkan oleh Pemerintah Karangasem.

Mengingat bantuan sembako sangat dibutuhkan masyarakat ditengah pandemi corona virus disease (COVID-19) di Karangasem, Bali.

"Penyaluran sembako bagi warga Karangasem harus dipercepat di tengah Pandemi COVID-19. Kalau bisa besok disalurkan lebih bagus, mengingat warga sangat membutuhkannya,"dorong pimpinan DPRD Karangasem.

Ketua DPRD Karangasem, Gede Dana, meminta agar OPD bersangkutan mempercepat pendataan serta verifikasi data jika ada kendala teknisnya.

Mengingat sembako yang akan dibagikan sudah ada, dan siap untuk dibagikan kepada warga tidak mampu, serta membutuhkan di Karangasem.

Harapan kami, kata Gede Dana, pengadaan dan penyaluran paket sembako sesuai aturan dan mekanisme yang ditentukan.

Sampai sekarang sembako belum didistribusikan.

Jumlah paket sembako sebanyak 83.793 paket, sesuai yang dipublikasikan oleh Bupati Karangasem ke media massa.

Untuk diketahui, pengadaan paket sembako/jaring pengaman sosial (JPS) diambilkan dari dana belanja tidak terduga yang telah diatur dalam Perkada III.

Nominalnya sekitar 13 milliar.

Bantuan harus didistribusikan sebaiknya, serta bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang membutuhkan.(*)