Corona di Bali

Warga di PHK atau Dirumahkan Belum Terima Bantuan, Pemkab Buleleng Tunggu Validasi Data

Warga di PHK atau Dirumahkan Belum Terima Bantuan, Pemkab Buleleng Tunggu Validasi Data

Net
Ilustrasi PHK 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum memiliki program untuk membantu masyarakat yang di PHK atau di rumahkan, akibat dampak virus corona atau covid-19. Bantuan belum diberikan dengan dalih masih menunggu validasi data antara pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bali.

Menurut data yang berhasil dihimpun di Dinas Tenagakerja Buleleng hingga bulan April, jumlah masyarakat Buleleng yang di rumahkan akibat dampak virus corona sebanyak 2.285 orang. Sementara yang di PHK sebanyak 134 orang. Ratusan orang yang di PHK ini sebelumnya bekerja di salah satu hotel kawasan Kecamatan Gerokgak.

Sekda Buleleng juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa pada Minggu (10/5) mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang di PHK atau di rumahkan. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu verifikasi data bantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga apabila ada masyarakat yang belum tercover, maka Pemkab Buleleng lah yang akan memberikan bantuannya.

"Ya memang sampai saat ini belum ada yang disalurkan. Provinsi sudah mulai melakukan koordinasi, sasaranya untuk siapa saja. Mana yang belum terjawab itu lah yang nanti jadi tanggung jawab kabupaten. Biar tidak double. Kami juga tidak boleh sembarangan memberikan bantuan. Nanti tidak tepat sasaran, takutnya jadi persoalan hukum. Kami masih melakukan validasi, karena provinsi juga program PHK," terangnya.

Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Suyasa menyebut saat ini sedang dalam persiapan penyaluran. Selasa mendatang pihaknya berencana akan melasanakan rapat, untuk membahas persiapan penyaluran BLT, termasuk pendampingan hukum, agar BLT yng disalurkan tepat sasaran dan sesuai regulasi. BLT diberikan khusus bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Yang masuk DTKS, sebagian besar sudah dialokasikan lewat APBN. Sementara sisanya nanti lewat APBD. Datanya sedang kami siapkan, sehingga BLT yang diberikan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Kemensos. Agar masyarakat paham, semua bantuan yang diberikan harus sesuai regulasi yang ada," jelasnya.

Disisi lain, Suyasa menyebut pada Minggu (10/5) ini, tidak ada pemambahan pasien yang hasil swabnya terkonfirmasi positif virus corona. Sementara terhadap hasil swab massal yang dilakukan terhadap 160 warga Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, belum diterima dari RSUP Sanglah.

"Sampai dua hari ini kami belum menerima hasil swab dari RSUP Sanglah. Mudah-mudahan hasil swab belum keluar ini bukan karena faktor jumlahnya yang cukup banyak. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu," ucapnya. (rtu)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved