Salat Idul Fitri Berjamaah Terancam Ditiadakan, Wakil Menteri Agama Tidak Setuju

Salat Idul Fitri Berjamaah Terancam Ditiadakan, Wakil Menteri Agama Tidak Setuju

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan, relaksasi pelaksanaan ibadah di masjid masih dipertimbangkan, termasuk untuk menggelar salat Idul Fitri nanti.

Apabila penyebaran virus corona belum kondusif maka pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid tetap ditiadakan.

"Tapi manakala masih terdapat ancaman atau bahaya covid, maka ibadah salat id berjamaah tentunya ini tidak dilakukan," kata Doni usai rapat terbatas evaluasi PSBB, Selasa (12/5/2020).

• Anggota DPR Minta Relaksasi Masjid dan Idul Fitri, Maksudnya Apa ya?

• Pilot Teriak Mayday Sebelum Pesawat Jatuh, Pilot Wanita Tersebut Tewas

Menurutnya, pembukaan kembali tempat ibadah sangat bergantung pada potensi penularan virus corona alias covid-19.

Apabila potensi penularan tersebut masih ada, dan sangat membahayakan maka tidak bisa dilakukan.

"Tadi bapak Wapres mengingatkan para peserta rapat, pembukaan tempat ibadah sangat bergantung dari keputusan pemerintah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak. Kalau bahaya atau ancaman sudah tidak ada bisa saja salat dilakukan," ujar Doni.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan relaksasi PSBB di tempat ibadah.

Misalnya dengan membatasi jumlah orang salat di masjid, atau menggunakan masker dan pengaturan jarak saf saat salat.

"Relaksasi ini mungkin masih belum bisa diumumkan, tapi karena tadi saya tangkap ada yang mengajukan, mungkin nanti kita coba ajukan dan diskusikan dengan teman-teman yang terkait dengan pengambilan keputusan ini," kata Menag.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, pihaknya mengimbau umat Islam dan seluruh elemen masyarakat mengedepankan pendekatan pemeliharaan dan penjagaan diri.

"MUI mengimbau umat Islam dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap lebih mengedepankan pendekatan pemeliharaan dan penjagaan diri (hifdzun nafsi) agar kesehatan dan jiwa kita tetap terjaga dan terpelihara serta dapat terhindar dari tertular oleh virus corona yang sangat berbahaya tersebut," ujar Anwar.

Hal itu, kata Anwar, harus dilakukan sembari menunggu penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing tentang tingkat penyebaran dan penularan virus covid-19.

Alasannya, Anwar menyebut saat ini situasi terbilang sangat membingungkan bagi masyarakat.

Pasalnya masyarakat tak memiliki kejelasan dari pemegang otoritas tentang situasi dan kondisi yang sebenarnya menyangkut wabah covid-19.

"Terutama terkait apakah kondisi penyebaran virus di negeri ini dan di masing-masing daerah sudah terkendali atau belum," kata dia.

Lebih lanjut, Anwar mengimbau kepada pimpinan MUI di seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk tetap selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dengan para ahli, para dokter serta para ilmuwan setempat.

"Agar ketiga pihak tersebut dapat menentukan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan tentang tingkat dan level dari penyebaran dan penularan Covid-19 yang ada di daerahnya masing-masing. Agar kita dapat menerapkan dan mengimplementasikan fatwa MUI yang ada dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menegaskan tidak boleh ada penutupan rumah ibadah meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Zainut melarang siapapun untuk melakukan penggembokan terhadap masjid dan rumah ibadah lainnya.

Menurutnya, kegiatan beribadah di tempat umum tetap harus diperbolehkan.

"Kami setuju dalam pelaksanaan tidak boleh kemudian masjid itu digembok, tidak boleh ada kegiatan, atau misalnya gereja digembok, tidak boleh. Tetap aktivitas peribadatan harus diberikan ruang," kata Zainut.

Zainut mengatakan kegiatan tadarus dan ibadah lainnya di masjid atau kegiatan agama di tempat ibadah lainnya boleh saja dilakukan.

Namun, ia mengingatkan kegiatan itu tidak mengundang jumlah massa yang besar.

Serta menerapkan protokol pencegahan Covid-19 saat warga melakukan aktivitas ibadah di tempat peribadatan.

"Yang tidak boleh adalah terjadinya kerumunan yang itu bisa berakibat yang terkait dengan penularan, transmisi penularan. Itu yang kita hindarkan. Sepanjang protokol kesehatannya dijaga," katanya.

Lebih lanjut, Zainut meminta masyarakat tetap memperhatikan fatwa MUI tentang ibadah di masa pandemi.

Warga di zona merah Covid-19 dilarang melaksanakan ibadah di tempat umum.

Warga di zona kuning diperbolehkan untuk tidak salat di tempat umum. Warga zona hijau dibolehkan beribadah seperti biasa di muka umum.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada tokoh agama agar melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat, mana daerah-daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan relaksasi atau kelonggaran, mana yang tidak boleh," pungkasnya. (.)(.)